Ketua PCNU Jombang KH Fahmi Amrullah Hadzik atau Gus Fahmi. foto: arif yulianto/bhirawa.
Jombang, Bhirawa.
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang menyatakan tegak lurus kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pertemuan para kiai dengan Tim Pansus PKB bentukan PBNU di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang untuk membahas tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin sore (12/08).
“Kita ini kan sudah punya garis komando. Intinya kami ini ‘Sami’na Wa’ato’na’ dengan PBNU. Jadi kita ini tegak lurus dengan PBNU,” kata Ketua PCNU Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik atau Gus Fahmi melalui sambungan telepon seluler (ponsel) nya, Selasa (13/08).
“Kalau PBNU ingin memperbaiki, ya kita sekedar memberikan dukungan,” tambah Gus Fahmi.
Diberitakan sebelumnya, pada Senin sore (12/08), ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren berkumpul di Ponpes Tebuireng, Jombang. Pada pertemuan yang dipimpin Tim Pansus PKB (tim bentukan PBNU), KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni itu, mereka menyampaikan keresahannya.
Pertemuan juga dihadiri oleh Pengasuh Pesantren Lirboyo, Kediri, KH Anwar Manshur, Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, serta para Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
“Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini,” kata KH Anwar Iskandar saat membacakan hasil kesepakatan.
“Yakni. Pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” sambungnya.
Kesepakatan kedua yakni, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan. Kesepakatan tersebut diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari marwah utama saat partai itu didirikan.
Sementara itu, KH Amin Said Husni mengatakan, karena didirikan PBNU, maka kepengurusan PKB mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di NU.
“Ada Rais Syuriah di PKB dinamakan Dewan Syuro. Ada Tanfidziyah di PKB dinamakan Dewan Tanfidz. Hanya beda nama ‘dikit’, tapi fungsinya hampir sama,” terang KH Amin Said Husni.
Saat ini fungsi dewan syuro dinilai telah dikebiri di PKB, padahal dewan syuro harusnya menjadi penentu utama partai.
“Dulu sama dengan NU, malah calon ketua dewan tanfidz harus seizin dewan syuro,” ujarnya.
“Tapi sekarang ketua dewan tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini ketua umum,” imbuhnya.
Keputusan organisasi harusnya kata dia, juga sama dengan NU yakni harus ada tandatangan empat orang: ketua dewan syuro, sekretaris dewan syuro dan ketua tanfidz serta sekretaris tanfidz.(rif.hel)
