Pasuruan, Bhirawa
DPRD Kabupaten Pasuruan menyoroti banjir tahunan di wilayah timur Kabupaten Pasuruan, sebab belum ada langkah konkret yang di lakukan oleh pemerintah. Sehingga, para wakil rakyat dari komisi satu meminta bantuan kepada Pemprov Jawa Timur.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono menegaskan untuk memutus banjir tahunan di wilayah timur Kabupaten Pasuruan, ia berkunjung ke Dinas Bina Marga Provinsi Jatim, untuk mencari solusi.
“Kita sudah melakukan kunjungan ke Pemprov Jatim, yakni ke Dinas Bina Marga untuk meminta tolong melakukan normalisasi sungai. Sebab, normalisasi sungai adalah kewenangan dari provinsi. Tujuannya tak lain supaya tidak ada banjir tahunan lagi,” urai Eko Suryono, Senin (16/12).
Menurutnya, banjir tahunan di Kabupaten Pasuruan hingga saat ini masih jadi permasalahan utama yang tidak bisa dihilangkan karena, air yang berasal dari atas (hulu) yakni di daerah Tosari-Puspo dan Pasrepan mengalir langsung kebawah.
Sedangkan di kawasan hilir, air yang dari bawah tidak bisa ditampung ke sungai hingga air meluap dan melebihi batas atas sungai. Contohnya, bahkan di wilayah Kecamatan Lekok, banjir yang bercampur kotoran sapi juga masuk kedalam rumah-rumah warga.
“Ini menjadi wujud keseriusan kita dalam menangani masalah banjir tahunan yang ada. Dan, kemarin banjir campur celetong sapi di Kecamatan Lekok juga menjadi keluhan masyarakat. Sebab, saluran irigasinya tak berfungsi,” kata Eko Suryono.
Selain masalah banjir, ada sejumlah permasalahan yang juga dikeluhkan. Yaitu, soal urusan jalan dan lingkungan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim dan tidak bisa ditangani oleh Kabupaten Pasuruan. “Kita juga menyampaikan persoalan jalan dan lingkungan. Karena itu merupakan kewenangan pihak provinsi,” tutup Eko Suryono. [hil.wwn]
