DPRD Gresik, Bhirawa
Dalam sidak yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD, Di PLKB Balongpangang temukan kurang tenaga penyuluh keluarga berencana minim. Juga kondisi gedung yang kurang perawatan, hingga terkesan tidak terawat.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Saifudin mengatakan bahwa untuk standarnya tenaga penyuluh itu satu desa idealnya menangani dua sampai tiga desa.
Namun di Kecamatan Balongpanggang, memiliki 25 desa sehingga masih kurang dan saat ini masih ada tiga tenaga penyuluh sehingga masih kurang.
“Segera harus ada solusi, karena tidak ideal dan berpotensi menghambat pelayanan. Kami mendorong pemerintah, untuk segera menambahkan tenaga penyuluh disana,” ujarnya.
Kantor PLKB Balongpanggang, yang dibawah naungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik.
Sarana prasarana juga memerlukan pemeliharaan serius, karena atap mengalami kebocoran. Kondisi ini, hampir seluruh kantor PLKB di kecamatan lain juga mengalami kondisi serupa.
“Komisi IV berupaya mendorong agar renovasi kantor PLKB, dapat dianggarkan pada 2026, sementara sisanya akan diupayakan pada 2027,” ungkapnya.
Ditambahkan Muchamad Saifudin, bahwa pengadaan tenaga penyuluh masih bergantung pada anggaran APBN. Dan beberapa kali mengalami refocusing, Komisi IV meminta kepada Dinas KBPPPA.
Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran renovasi dan penambahan sumber daya manusia (SDM) segera, dan mendorong pemerintah segera melengkapi sarana prasarana supaya pelayanan tidak terganggu. [kim.dre]