Kota Malang, Bhirawa.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, mengeluarkan serapan Transfer ke Daerah TKD selama tahun 2024.
Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna, menyampaikan soal minimnya serapan Transfer TKD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan.
Berdasarkan data hasil kinerja KPPN Malang per 31 Desember, kinerja belanja TKD pada Malang Raya dan Pasuruan, untuk pagu terbesar adalah DAU dengan pagu Rp 5 triliun dan realisasi sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp 4,9 triliun atau 88,75 persen.
ia menyebut, DAK fisik sampai dengan 31 Desember 2024 hanya terealisasi sebesar Rp 304,4 miliar atau hanya 75,68 persen. Sisanya menjadi silpa yang hampir Rp 100 miliar.
Rendahnya serapan DAK fisik ini, menurut Rusna salah satunya disebabkan sistem pengajuan Pemda yang terlambat. Sehingga KPPN Malang tidak bisa mencairkan dan menjadi silpa pusat karena dananya bersumber dari APBN.
Disampaikan dia, beberapa komponen yang turut andil dalam pengajuannya, namun intinya pada SDM di Pemda.
“Kami hanya bisa mendorong, namun soal pengawasan bukan tugas dan fungsi kami.Karena itu, pada 2025 ini kami imbau pada Pemda untuk memaksimalkan pengajuan dan serapan di awal tahun, jangan sampai menjadi silpa,”tandasnya.
Ditambahkan dia, untuk menghindari silpa diperlukan peran serta Pemda pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan agar mendorong OPD pengampu DAK fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran.
Sementara terkait realisasi pendapatan mencapai Rp 118,8 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 4,49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp 6,5 triliun, mengalami kontraksi sebesar 5,04% (yoy).
“Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp 18,9 Triliun atau naik 14% (yoy). Untuk penerimaan Cukai menyumbang Rp 91,9 Triliun naik sebesar 3,33% (yoy).,”ujarnya.
sementara PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp 492,1 Miliar atau 207,34% dari target ditetapkan namun mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Rusna menyebut, kinerja positif juga ditorehkan pada sisi belanja dengan mencatatkan realisasi mencapai Rp15,5 Triliun atau sekitar 98,35% dari total pagu anggaran sebesar Rp15,8 Triliun.
Capaian ini ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp 7 Triliun (99,15%) tumbuh 18,77% (yoy).
” Untuk Kinerja positif Belanja K/L ditopang oleh pertumbuhan Belanja Modal sebesar 34,33% (yoy), Belanja Barang 31,48% (yoy) dan belanja pegawai sebesar 9,81% (yoy),”terangnya.
Di tahun 2025 ini, pihaknya juga menekankan soal efisiensi penggunaan anggaran yang menjadi salah satu program Presiden RI.
“Realisasi anggaran dengan memangkas kegiatan yang tidak penting, namun lakukan pembelanjaan sesuai kebermanfaatan,”pungkasnya. [mut.hel]