Sumenep, Bhirawa
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep memplototi rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang dinilai belum optimal.
Hingga awal Agustus, serapan anggaran tercatat baru mencapai 44 persen atau sekitar Rp 1,1 triliun dari total APBD sebesar Rp 2,6 triliun.
Anggota Banggar DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid, menyampaikan, rendahnya serapan anggaran ini berpotensi menghambat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hingga awal bulan Agustus seharusnya serapan anggaran sudah melebihi 50 persen. Tapi nyatanya, baru mencapai 44 persen.
“Ini menunjukkan adanya perlambatan dalam kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah,” kata Ahmadi Yasid, Rabu (06/08).
Secara khusus, Akhmadi menyoroti belanja modal yang serapannya jauh lebih rendah. Dari pagu anggaran Rp139 miliar, realisasi hingga awal Agustus baru sekitar Rp24 miliar atau hanya 17 persen.
Padahal belanja modal itu berkaitan langsung dengan pembangunan fisik dan berdampak pada konsumsi serta perekonomian masyarakat.
“Jika realisasinya rendah, tentu perputaran uang di masyarakat juga terhambat,” ungkapnya. Banggar DPRD mendorong agar Bupati Sumenep menindaklanjuti kondisi ini dengan meminta jajarannya untuk mempercepat proses penyerapan anggaran.
Sebab, percepatan ini penting agar manfaat APBD bisa segera dirasakan oleh masyarakat luas.
“Realisasi anggaran harus berbanding lurus dengan dinamika ekonomi masyarakat. Semakin cepat anggaran terserap, maka semakin besar pula dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, lanjutnya, APBD Sumenep tahun 2024 sebelumnya tercatat lebih besar, yakni mencapai Rp2,8 triliun. Alokasi anggaran tahun ini seharusnya diimbangi dengan kinerja yang lebih efektif dari masing-masing OPD.
“Harapan kami, pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran yang ada sesuai mekanismenya,” tukasnya. [sul.dre]