DPRD Gresik, Bhirawa
Pasca pembongkaran bangunan liar di atas saluran irigasi Dusun Semambung, Desa Driyorejo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Gresik menggelar rapat koordinasi. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa penanganan masalah banjir di Kali Afur akan segera dituntaskan dan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD ini dihadiri langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD M. Syahrul Munir, para ketua komisi, anggota dewan, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti DPUTR, Satpol PP, Camat, Kades, dan perwakilan perusahaan.
Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menjelaskan bahwa selain membahas relokasi pedagang, rapat ini juga fokus pada solusi jangka panjang masalah banjir. Kali Afur saat ini mengalami pendangkalan parah sehingga saat hujan deras, air meluap dan mengganggu aktivitas warga serta roda ekonomi.
“Kesepakatan hari ini akan ditindaklanjuti oleh komisi terkait besaran anggarannya, yang rencananya akan masuk dalam P-APBD sekitar bulan Agustus mendatang,” ujarnya.
Terkait relokasi pedagang yang digusur, saat ini masih digodok beberapa opsi lokasi baru.
“Kami berharap tempatnya nanti lebih bagus, bisa jadi sentra UMKM atau ikon kuliner yang ramai, sehingga pendapatan mereka justru meningkat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa izin penggunaan lahan untuk pedagang sejak awal memang bersifat sementara dan bisa ditarik kembali jika dibutuhkan untuk kepentingan umum.
“Kami sudah sepakat anggaran penanganan banjir ini akan diselesaikan di P-APBD 2026. Saat ini masih dihitung estimasi biayanya. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut tidak memiliki izin dan menjadi keluhan warga karena menyebabkan banjir,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I, Muhammad Rizaldi Saputra, yang mengapresiasi komitmen bupati menangani banjir di wilayah Gresik Selatan yang selama ini menjadi sorotan.
Begitu juga Ketua Komisi IV, Muchamad Saifudin, menyebut kendala utama selama ini adalah keterbatasan anggaran. Dengan komitmen bersama saat ini, program normalisasi dan pengerukan Kali Afur bisa segera direalisasikan, termasuk mendorong kolaborasi dengan perusahaan sekitar untuk membantu penanganan tersebut. [kim.kt]
