Komite IV DPD RI bersama dengan Badan Pusat Statistik ketika melakukan rapat kerja, di Gedung DPD RI, Senin (6/4).
DPD RI Jakarta, Bhirawa.
Komite IV DPD RI bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas serius tentang risiko distorsi data di daerah yang berkaitan dengan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2027.
Komite IV DPD RI ingin BPS memaksimalkan pemanfaatan sistem digital guna meningkatkan kualitas data statistik serta mewujudkan integrasi teknologi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan validasi data sensus.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, menurutnya, kesiapan dalam pengelolaan data statistik, harus diimbangi dengan infrastruktur yang mendukung.
“Saya melihat BPS sedang gencar melakukan digitalisasi statistik. Namun, kami juga melihat adanya risiko kesenjangan digital di daerah. Bagaimana BPS memastikan metode pendataan digital tidak mendistorsi data dari wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai,” ujar Ahmad Nawardi, dalam rapat kerja, di Gedung DPD RI, pada Senin (6/4).
Dikesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan bahwa berbagai antisipasi telah disiapkan, khususnya untuk daerah dengan keterbatasan akses internet.
“Salah satu tantangan kami adalah wilayah terpencil dengan koneksi internet terbatas, dan kami telah menyiapkan sistem yang memungkinkan petugas melakukan pengiriman data saat sudah terkoneksi, sehingga pelaksanaan SE 2026 lebih efisien dengan pemanfaatan teknologi digital secara masif, termasuk penggunaan AI untuk membantu petugas dan mengurangi kesalahan,” jelasnya.
Sementara, senator DKI Jakarta Fahira Idris, menyoroti soal data yang dikelola oleh BPS agar lebih mudah di akses data bagi masyarakat.
“Saya berharap BPS dapat meningkatkan kemudahan akses data bagi masyarakat, akademisi, dan publik secara luas, sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara transparan dan mendorong pengambilan kebijakan berbasis pengetahuan,” ujar Fahira Idris, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta.
Menutup rapat, Ketua Komite IV DPD RI ahmad Naward menerangkan bahwa output sensus mencakup informasi distribusi kegiatan usaha, kontribusi sektor ekonomi, serta perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi fokus bidang di Komite IV DPD RI.
Dengan Hasil Sensus Ekonomi 2026, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perencanaan pembangunan dalam RKP Tahun 2027, khususnya melalui kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). [ira.hel].
