Situbondo, Bhirawa
HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy Owner Kaisar Bauksit Nusantara Grup (Kabantara Grup) sudah memperoleh penjelasan gamblang dari Kementerian ESDM, bahwa pemerintah Republik Indonesia memprioritaskan penerbitan Izin Usaha Pertambangan atau IUP bagi perusahaan yang berinvestasi membangun smelter.
Pria yang akrab disapa Gus Lilur itu melanjutkan, saat ini Kabantara Grup bekerjasama dengan sebuah perusahaan yang sudah membebaskan lahan 800 hektar di tepi laut di sebuah Kabupaten di Pulau Sumatera. Selanjutnya, siap membangun smelter di lokasi lahan 800 hektar yang sudah selesai dibebaskan tersebut. “ESDM menyebut pemberian prioritas penerbitan Izin Usaha Pertambangan atau IUP ini sebagai program hilirisasi,” ujar Gus Lilur itu, Rabu (31/12).
Pengusaha nasional asal Situbondo itu menambahkan, sebagai informasi bahwa biaya pembangunan smelter bauksit membutuhkan biaya minimal 50 triliun rupiah.
Menurut Gus Lilur, untuk dan atas nama penghormatan bagi perusahaan yang berinvestasi, pemerintah harus memberikan kemudahan pada smelter untuk memperoleh kepastian kontinuitas suplai.
“Berangkat dari kerjasama dengan perusahaan smelter dan adanya program hilirisasi dari ESDM RI, Kabantara Grup meyakini mampu menjadi kaisar bauksit nusantara,” tegas Gus Lilur.
Gus Lilur kembali mengatakan, sudah lumrah diketahui bahwa smelter nikel menjamur di Republik Indonesia. Seperti juga umum dimaklumi, bahwa pengusaha batubara menumpuk di Indonesia.
Namun faktanya, terang Gus Lilur, smelter bauksit dan pengusaha bauksit di Indonesia bisa dihitung dengan jari tangan. Bahkan bisa dibilang masih jarang, alias belum banyak.
“Di tengah sepinya persaingan di tambang bauksit di negeri ini, Kabantara Grup meyakini mampu menjadi kaisar bauksit Indonesia,” tuturnya.
Pihaknya selaku founder dan owner Kabantara Grup menargetkan pada 17 Agustus 2026 mendatang sebagai puncak pencapaian Kabantara Grup dalam menguasai bauksit di Indonesia.
Dia mengharapkan para pengusaha RI mampu menjadi tuan di negaranya sendiri. Menurutnya, sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus segera membumi. “Tentunya dengan bukti bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Gus Lilur. [awi.ca]