Tulungagung, Bhirawa
Di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Tulungagung justru menganggarkan dana cukup besar sekitar Rp 80 miliar di APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2025 untuk perbaikan jalan rusak. Perbaikan infrastruktur fisik tersebut sudah dimulai pada bulan Mei 2025 ini.
“Saat ini Pemkab Tulungagung menyediakan hampir Rp 80 miliar untuk kegiatan perbaikan jalan yang rusak di seluruh daerah Kabupaten Tulungagung,” ujar Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Minggu (25/5).
Ia menyebut perbaikan jalan rusak, termasuk juga pembangunan jembatan itu untuk masyarakat Tulungagung.
“Bahkan penyediaan dana tambahan untuk infrastruktur akan kami lakukan di APBD Perubahan (PAK) tahun 2025. Ini sedang didiskusikan dengan OPD terkait jika ada sisa anggaran difokuskan pada infrastruktur,” tandasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, mengatakan hal yang sama. Menurut dia, saat ini perbaikan jalan rusak yang sudah berproses di wilayah Ngentrong sampai Gambiran (Desa Gamping) Kecamatan Campurdarat.
“Untuk perbaikan jalan rusak Ngentrong – Gambiran sudah berkontrak. Sudah dilaksanakan seminggu lalu. Anggarannya sekitar Rp 20 miliar,” katanya.
Selain itu, lanjut Dwi Hari perbaikan jalan rusak di Ngentrong tersebut akan berlanjut ke Campurdarat.
“Untuk Campurdarat – Ngentrong anggarannya sekitar Rp 4,4 miliar,” tuturnya.
Ia menyebut dengan anggaran Rp 80 miliar, perbaikan jalan rusak akan berlangsung di sekitar 40 titik. Terbanyak di wilayah Tulungagung bagian selatan, termasuk di wilayah Tanggunggunung – Sine.
“Semuanya akan selesai dalam tahun 2025 ini,” ucapnya.
Mantan Camat Ngantru ini menyatakan perbaikan jalan rusak dan pembangunan jembatan saat ini menjadi fokus dari Bupati Gatut Sunu Wibowo. Mantan Wabup Tulungagung itu tidak membiarkan kerusakan jalan terus berlangsung.
“Bapak Bupati terus berupaya memperbaiki jalan rusak. Juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan komunikasi dengan DPR RI yang mendapat tanggapan positif,” sambungnya.
Sesuai mitigasi risiko selama lima tahun ke depan, Dwi Hari membeberkan jika dibutuhkan dana sampai Rp 800 miliar dalam penanganan jalan di Kabupaten Tulungagung. Dan saat ini di tengah tidak adanya kucuran DAK dan DAU spesifik, Pemkab Tulungagung mengajukan permohonan dana Rp 100 miliar pada pemerintah pusat.
“Kegiatan infrastrukstur di Dinas PUPR terus bergerak. Kami setiap hari, Bapak Bupati dan Bapak Plh Sekda terus mencermati situasi kaitannya dengan penganggaran. Khususnya infrastruktur,” pungkasnya. [wed.gat]