Sampang, Bhirawa
Komisi IV DPRD Sampang memberikan perhatian serius pada masalah di SDN 1 Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, sebab Sekolah tersebut diketahui hampir tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada hari aktif, kecuali pada hari Jumat, dan sempat viral di media sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, mengatakan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan akan segera melakukan klarifikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) serta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang.
“Informasinya memang hanya aktif murid belajar di hari Jumat. Nah, persoalan ini negara tidak boleh membiarkannya. Artinya, jika memang murid tidak ada, ya sekolah itu harus ditutup,” ujarnya, Jumat (23/1/26).
Menurut Mahfud, jika memang jumlah siswa tidak memungkinkan, maka langkah penutupan sekolah atau re-grouping harus dipertimbangkan. Sementara itu, Sumber Daya Manusia (SDM) berupa guru yang ada perlu didistribusikan ke sekolah lain yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
Namun sebelum mengambil keputusan, Komisi IV akan melakukan kroscek data secara menyeluruh, termasuk memastikan tidak adanya tumpang tindih data siswa, terutama yang berkaitan dengan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Senin depan ini kami akan panggil kepala sekolahnya, Disdik, dan Kemenag, karena kasus seperti ini kayaknya bukan hanya ada di Batuporo Timur. Langkah ini kami lakukan agar tidak menggrogoti operasional negara. Maka dari itu, siswa perlu disisir atau paling tidak sekolahnya di re-grouping. Makanya nanti kami juga akan cek penggunaan BOS di sana,” terangnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan turut memperparah kondisi pendidikan di Kecamatan Kedungdung. Saat ini, wilayah tersebut tidak memiliki pengawas pendidikan, karena banyak yang pensiun dan belum ada pengganti. Selain itu, jabatan Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan (Korbiddikcam) juga telah dihapus.
“Kalau hanya ditumpukan kepada kepala dinas dan kabidnya, ya waktu dan tenaganya tidak akan cukup. Korbid sudah dihapus, lalu siapa yang mengelola di kecamatan? Kan tidak ada. Kalau ada pengawas, pasti ada laporan, karena pengawas harus keliling memastikan KBM berjalan sesuai ketentuan. Pengawas dan kepala sekolah juga melakukan evaluasi. Sekali lagi, fenomena di SDN 1 Batuporo Timur ini menjadi atensi kami,” tegasnya. [lis.wwn]