Surabaya, Bhirawa
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur memanfaatkan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai momentum sinkronisasi program sekaligus penguatan arah kebijakan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
Forum bertema “Memperkuat Pelayanan Trantibumlinmas di Jawa Timur” tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Tahun 2027. Penyusunannya mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur , Dr. Andik Fadjar Tjahjono, Drs., M.Si.menjelaskan, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang menjadi pedoman operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.
“Rencana Kerja Satpol PP dipergunakan sebagai pedoman sinergitas dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, yang pada hakekatnya menjadi prasyarat mutlak dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, terciptanya kondisi wilayah yang tenteram dan tertib menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, mulai dari penegakan peraturan daerah, pengawasan ketertiban umum, hingga penguatan kapasitas aparatur dan perlindungan masyarakat.
Evaluasi ini menjadi pijakan dalam merumuskan program prioritas tahun 2027 agar lebih terukur dan selaras dengan kemampuan pendanaan daerah.
Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada visi dan misi kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
“Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 dimaksudkan sebagai pedoman awal bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa forum ini digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan Trantibumlinmas.
“Tujuannya menyelaraskan dokumen perencanaan Renja Tahun 2027 yang memuat program, kegiatan, sasaran dan isu strategis, sehingga mendapat masukan dari perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum juga melibatkan unsur akademisi, masyarakat dan media sebagai bagian dari upaya menghadirkan perencanaan yang lebih partisipatif.
Selain itu, rancangan awal Renja turut memperhatikan pengarusutamaan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI), agar pelayanan Trantibumlinmas tidak hanya berfokus pada penegakan ketertiban, tetapi juga menjamin akses dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Melalui forum ini, Satpol PP Jatim berharap terbangun keselarasan perencanaan lintas sektor sehingga pelaksanaan program ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan. [fir.gat]
