Jakarta, Bhirawa
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dapat segera direlokasi ke hunian yang lebih layak sebelum Idul Fitri 2026.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan, percepatan relokasi pengungsi menjadi salah satu fokus dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum IdulfFitri. Kalau bisa sebelum Idul Fitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan.,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan, jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa awal bencana.
Dari lebih dari dua juta warga terdampak pada fase awal, per 27 Februari 2026, tercatat tersisa 11.307 jiwa yang masih berada di tenda pengungsian.
Sebagian besar berada di Provinsi Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumut tersisa 913 jiwa. Adapun di Sumbar, seluruh pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Satgas PRR terus mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian.
Berdasarkan data Satgas PRR per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit, dengan realisasi sebanyak 10.498 unit atau persentase 57 persen.
Sementara itu, pembangunan huntap juga mulai dilakukan. Tercatat 1.363 unit dari target 36.669 unit dalam proses pembangunan. Selain itu, enam huntap di Sumatera Barat tercatat sudah selesai pembangunannya.
Sementara, penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak juga terus dilakukan secara bertahap. Dari lebih dari 73.000 unit rumah yang telah teridentifikasi mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat, proses verifikasi dan pencairan bantuan terus dikebut agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan secara mandiri.
Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan intensif untuk mempercepat penyelesaian hunian.
Dukungan Kementerian PUPR, BNPB, dan Danantara serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak. [ant.kt]
