Situbondo, Bhirawa
Jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim mengawali pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2026 dengan menggelar kegiatan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas dan pakta integritas tahun 2026.
Kegiatan ini resmi dilaksanakan di aula Baharudin Lopa Rutan Situbondo pada Kamis (5/2). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran petugas dan CPNS Rutan Kelas IIB Situbondo dengan dipimpin Kepala Rutan, Suwono.
Menurut Suwono, kkegiatan tersebut merupakan wujud nyata keseriusan Rutan Situbondo dalam mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas ini menjadi langkah awal yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan,” tutur Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Suwono.
Dalam inti sambutannya, Suwono menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi merupakan komitmen moral dan tanggung jawab bersama seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Ya kami juga menegaskan pentingnya konsistensi dan keteladanan dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek pekerjaan,” tandas mantan Kepala Rutan Papua itu.
Melalui penandatanganan pakta integritas ini, sambung Suwono, seluruh pegawai menyatakan kesiapan untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta berkomitmen menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik aparatur sipil negara.
“Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Rutan Situbondo,” imbuh mantan Kepala Rubasan Pasuruan itu.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, tambah Suwono, Rutan Situbondo meneguhkan tekad untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi pelayanan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
“Ini sangat berdampak nyata serta mendukung terwujudnya WBK dan WBBM pada tahun 2026 ini,” pungkas pria asli Kediri itu. (awi.dre)