Kemendikdasmen, Bhirawa
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) akan mulai penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2025 pada bulan Januari ini. Di jenjang SMA dan SMK, Jawa Timur mendapat anggaran 2.371.208.480.000 untuk disalurkan di 787 lembaga yang tersebar di SLB, SMA dan SMK.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Aries Agung Paewai menjelaskan sejumlah dua triliun lebih anggaran BOSP akan dicairkan Kementerian paling cepat pada bulan Januari ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2023 penyaluran dana BOSP hanya dilakukan sebanyak dua kali. Yakni penyaluran bulan Januari dan bulan Juli untuk tahap 2.
Aries juga merinci besaran anggaran 2.371.208.480.000 ini terbagi untuk BOSP Reguler sebanyak 2.332.048.480.000 dan BOSP Kinerja 39.160.000.000. Dengan jumlah lembaga penerima sebanyak 787 SMA,SMK dan SLB Negeri untuk 715.634 siswa. Dan 3209 lembaga SMA, SMK dan SLB swasta untuk 629.176 siswa.
“Jadi dana BOS yang diterima Jawa Timur ini ada dua jenis, yakni BOS Kinerja yang merupakan bentuk inisiatif kemendikdasmen untuk memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga tertentu dalam rangka melakukan percepatan perbaikan mutu. Penilaiannya langsung dari kementerian. Sedangkan BOS reguler dialokasikan untuk penyediaan biaya operasi personalia dan non-personalia bagi seluruh sekolah yang memenuhi kriteria,” jelasnya, Rabu (8/1).
Ia juga menegaskan dana BOSP akan langsung diterima oleh sekolah. Pada penyaluran dana BOSP, Aries mengatakan jika Dindik berperan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana BOSP, melakukan pencatatan, dan pelaporan atas Realisasi.
Pada penyaluran BOSP, alur proses dari Kemdikdasmen menetapkan lembaga penerima dana BOSP sesuai dengan Cut Off DAPODIK. Selanjutnya proses verifikasi dan validasi rekening lembaga penerima BOSP.
Setelah terpenuhi, Kemdikdasmen menerbitkan Juknis BOSP dan Kepmen lembaga penerima dana BOSP. Kemudian dilanjutkan pada proses penyusunan RKAS BOSP oleh lembaga penerima dana BOSP. Terakhir penyaluran dana BOSP sebesar 50% dari rekening kas negara ke rekening lembaga penerima.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen Anang Ristanto mengatakan, dana BOSP akan cair paling cepat Januari 2025 dengan alokasi anggaran Dana BOSP TA 2025 sebesar 59,2 Triliun dan sasaran 423.080 satuan pendidikan. Alokasi ini sudah termasuk kenaikan satuan biaya pada daerah khusus.
Percepatan penyaluran ini, lanjut Anang, karena dana BOSP dinilai sebagai sumber pendanaan pendidikan yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung proses transformasi pendidikan dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.
“Tahun ini, Kemendikdasmen memiliki terobosan, peningkatan satuan biaya majemuk pada satuan pendidikan di daerah khusus untuk menekan ketimpangan biasa pendidikan antar satuan pendidikan pada wilayah yang sama. Terobosan ini menyasar 15.046 satuan pendidikan dan 1,1 jt peserta didik,” sebut dia.
Lebih lanjut, penyaluran langsung dana BOSP yang memasuki tahun ke-6 ini, berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghadirkan penyaluran yang lebih cepat dan tepat manfaat.
“Tahun sebelumnya Kemendikdasmen mengukir sejarah dengan penyaluran dana BOSP terbaik dan tercepat, 96? satuan pendidikan tersalurkan pada kesempatan pertama di bulan Januari,” jabarnya.
Terkait penyaluran Dana BOSP TA 2025, tambah Anang, pemerintah menargetkan 98? satuan pendidikan salur pada kesempatan pertama di bulan Januari. Dengan mekanisme, penyaluran Tahap 1 disalurkan paling banyak 50% dari pagu alokasi pemerintah daerah, paling cepat di bulan Januari.
“Untuk memastikan Dana BOSP salur lebih cepat dan dapat langsung digunakan, Kemendikdasmen mengimbau agar Pemda mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan 2025 pada tahun ini (T-1) dan melakukan perceparan pengesahan perencanaan sekolah,” tegas dia.
Mengingat berdasarkan data Per 23 Desember 2024, baru 314.376 (74?) satuan pendidikan telah melakukan perencanaan pada T-1 dan 240.683 (57?) perencanaan satuan pendidikan telah disahkan dinas. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 137.000 satuan pendidikan yang melakukan perencanaan pada T-1. [ina.wwn]
