Pemkab Pamekasan, Bhirawa
Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) mendatangi Kantor Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (10/2). Aksi damai meminta Bupati K.H. Kholilurahman, untuk memperjuangkan sejumlah aspirasi mereka.
Massa aksi terdiri laki-laki dan perempuan, tua hingga muda yang berangkat sejak pagi hari menaiki kendaran truk, pick up dan zetion, berlangsung tertib dan damai, baik pada saat penyampai orasi hingga mendapat sambutan Bupati dan Forkopimda Pamekasan, di tengah pengawalan aparat keamanan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Kholili menegaskan aksi damai Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM), untuk menyampaikan 8 (delapan) tuntutan. Di antaranya meminta Pemkab Pamekasan menertibkan LSM atau ormas tanpa legal standing, memberikan perlindungan terhadap industri hasil tembakau rakyat.
Kemudian, meminta pihak kepolisian meminimalisasi aksi demontrasi tanpa prosedur, serta Bea Cukai memperkuat pembinaan dan pendampingan industri rokok kecil untuk kelangsungan hidup petani tembakau dan buruk pabrik.
“Kami tergabung dalam FPBM ini, untuk memperjuangkan tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang memberatkan pabrikan kecil dan berdampak pada turunnya harga beli tembakau di tingkat petani, harus dipikirkan bersama,” ujarnya.
Harapannya, kata Kholili, pemerintah daerah agar menjadikan permasalahan yang dihadapi petani tembakau dan buruh pabrik sebagai prioritas dalam pembangunan Pamekasan, agar supaya keinginan meningkatkan kesejahteraan terpenuhi.
“Kami juga meminta pemerintah memperjuangkan tarif cukai hasil tembakau golongan SKM tingkat III sebesar 200 rupiah untuk Pamekasan,” ungkap Kholili, ketika menyampaikan point tuntutan di hadapan Bupati Pamekasan, didampingi pimpinan DPRD Pamekasan, dan Kapolres Pamekasan.
Kehadiran Bupati Pamekasan, K.H. Kholilurrahman yang mendapat sambutan positif para peserta aksi damai ini, menyatakan memahami aspirasi petani dan buruh, serta berkomitmen memperjuangkan sampai ke Jakarta.
“Kami setuju dengan poin-poin yang disampaikan. Ke depan akan kami perbaiki agar program lebih menyentuh petani. Terutama belum maksimal perhatian di bidang pertanian karena terbatas anggaran,” katanya.
Pemkab Pamekasan akan menertibkan LSM tanpa legal standing, memperjuangkan kebijakan cukai yang lebih berpihak pada industri lokal, serta mengawal aspirasi petani hingga ke pemerintah pusat. “Untuk itu, Pemkab Pamekasan akan menggelar pertemuan bersama DPRD, kepolisian, dan Bea Cukai pada 20 Februari mendatang,” tegas Bupati.[din.ca]