Pemkab Bojonegoro, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan melakukan revitalisasi Alun-alun Bojonegoro pada 2026. Ikon pusat kota tersebut akan ditata ulang agar lebih representatif sebagai ruang publik yang nyaman, inklusif, dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas publik di kawasan pusat pemerintahan dan perekonomian kota.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28 miliar.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKP CK) Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, mengatakan revitalisasi alun-alun tidak dilakukan dengan pembongkaran total. Penataan difokuskan pada penguatan fungsi ruang publik, peningkatan kenyamanan pengunjung, serta pengelolaan kawasan yang lebih tertib dan ramah bagi masyarakat.
“Alun-alun adalah wajah kota. Karena itu, fokus kami adalah menjadikannya lebih representatif sebagai ruang publik. Kami akan menata ulang agar lebih ideal bagi masyarakat yang ingin bersantai, berinteraksi, maupun melakukan berbagai aktivitas sosial,” ujar Satito, Senin (19/1).
Menurut Satito, langkah revitalisasi tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat serta arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.
Pemerintah daerah ingin menghadirkan wajah kota yang lebih modern, tertata, dan fungsional, tanpa menghilangkan peran sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang selama ini tumbuh di kawasan alun-alun.
Dalam perencanaan revitalisasi, Pemkab Bojonegoro menaruh perhatian besar pada nilai historis dan simbolik kawasan pusat kota. Hubungan spasial antara Masjid Agung Darussalam, Alun-alun Bojonegoro, Pendopo Malowopati, dan Pasar Kota menjadi pertimbangan utama agar identitas kawasan tetap terjaga.
“Nilai historis kawasan ini tidak boleh hilang. Karena itu, penataan dilakukan secara komprehensif agar seluruh elemen tetap saling terhubung dan berfungsi dengan baik,” kata Satito.
Selain mempertahankan nilai sejarah, aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah merencanakan penataan lahan parkir yang lebih tertib serta sentralisasi pedagang kaki lima agar aktivitas ekonomi informal tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan ruang publik. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara fungsi sosial, ekonomi, dan estetika kawasan.
Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi bagian penting dalam revitalisasi alun-alun. Keberadaan RTH dinilai strategis untuk menjaga kualitas udara, menyediakan ruang sehat bagi warga, serta memperkuat fungsi ekologis di tengah kepadatan kawasan perkotaan.
Satito menambahkan, revitalisasi Alun-alun Bojonegoro telah melalui tahap penyusunan masterplan pada 2025. Masterplan tersebut menjadi perencanaan induk strategis jangka panjang yang merangkum visi pengembangan kawasan, meliputi tata ruang, infrastruktur, fasilitas pendukung, alokasi lahan, hingga pendanaan.
Berdasarkan perencanaan tersebut, pengerjaan fisik revitalisasi diproyeksikan dimulai pada pertengahan 2026. Selama proses pembangunan berlangsung, Pemkab Bojonegoro memastikan akan melakukan pengawasan ketat agar fungsi alun-alun tetap terjaga dan aktivitas masyarakat dapat tetap berjalan.
Revitalisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menyediakan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar proses revitalisasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Bojonegoro. [bas.dre]