Kota Malang, Bhirawa
Merespon Permintaan instansi dan praktisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) segera membuka dua program studi magister baru. Dua program itu, adalah Magister Ilmu Politik dan Magister Ilmu Pemerintahan.
Dekan FISIP UB, Prof. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM menyampaikan bahwa kedua program studi ini telah memperoleh izin operasional dari rektor dan siap menerima mahasiswa baru pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026. “Kedua program studi ini merupakan respons permintaan instansi pemerintahan di Kota Malang dan praktisi ilmu politik, maka prodi itu telah kita siapkan,”terang Prof. Anang Sujoko, Senin (3/2).
Disampaikan dia, sebelumnya, ada empat program pascasarjana yang sudah berdiri yaitu Magister Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Sosial, Magister Sains Psikologi dan Doktor Ilmu Sosiologi. Penambahan prodi Magister Ilmu Politik dan Magister Ilmu Pemerintahan ini menambah jumlah program pascasarjana di FISIP UB menjadi enam program pascasarjana.
Anang Sujoko menuturkan, program studi ini sudah lama dinantikan terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan studi untuk memperdalam pengetahuan tentang birokrasi dan pemerintahan.
Penambahan program studi ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan, seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. “Kami berharap ada sinergi antara pemerintahan daerah dengan UB dalam hal pengembangan SDM. Jadi kebutuhan SDM oleh Pemda kami yang menyiapkan,”katanya.
Guru besar bidang Media dan Komunikasi ini, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah terkait dengan pembukaan dua program studi tersebut.
Menurutnya, Magister Ilmu Politik dan Magister Ilmu Pemerintahan ini akan membekali para peserta dengan kemampuan untuk mengatasi masalah pemerintahan terkini dengan menekankan pada kebaharuan atau novelty dalam proses administrasi dan birokrasi.
Selain itu, lanjutnya, FISIP UB juga menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam upaya meningkatkan kualitas SDM pemerintah. “Program studi ini akan memasukkan materi anti-korupsi sebagai bagian dari beberapa mata kuliah yang akan diajarkan, yang akan diberikan langsung oleh pihak KPK dan dimasukkan dalam substansi mata kuliah yang relevan,” tandas profesor yang berpengalaman di bidang media radio dan pernah menjabat Humas UB itu. [mut.wwn]
