DPRD Kabupaten Mojokerto, Bhirawa
Respon dan gerak cepat kalangan DPRD Kabupaten Mojokerto dalam menyikapi permasalahan Pembangunan, yang menyangkut hajad hidup warga Bumi Majapahit ke depan, kembali ditunjukan kepada masyarakat.
Salah satunya terkait Pengurangan Dana Transfer dari pemerintah pusat ke Pemkàb Mojokerto sebesar Rp 2,81 miliar untuk tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Bupati Mojokerto Muh. Albarra dalam suatu rapat.
Langsung mendapat tanggapan dan perhatian serius untuk ikut memikirkan sekaligus mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto mencarikan solusi, agar dampak pengurangan ini tidak membuat kepincangan dalam pembangunan.
Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Arif Winarko menyarankan sekaligus mendorong pemerintah Kabupaten Mojokerto mencari solusi agar pengurangan Dana Tranfer Daerah tidak ber dampak serius pada stabilitas APBD.
Mengingat penurunan dana dari pusat ini dinilai berpotensi menimbulkan guncangan fiskal jika tidak segera direspons dengan langkah strategis.
Untuk itu Arif Winarko, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera membuat terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui sektor pajak, retribusi, pariwisata, maupun potensi lokal lainnya.
“Dengan menurunnya transfer dari pusat, maka pemerintah daerah harus punya terobosan baru terkait kemampuan meningkatkan PAD, baik dari sisi pajak, retribusi, pariwisata, dan semuanya ini,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Lebih lanjut Winarko menambahkan, jika OPD pengampu pendapatan daerah harus bersikap inovatif agar tercipta kemandirian fiskal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Walaupun ada pemotongan, terutama kepada dinas-dinas terkait, mereka harus giat memaksimalkan kearifan lokal untuk menopang pembiayaan yang kita berikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Disamping itu Arif juga mendorong agar Pemkab Mojokerto segera mempercepat pembentukan Perseroda (WIKRAMA )wisata kreatif Majapahit.
Diharapkan dengan adanya badan usaha daerah yang fokus pada pariwisata tentunya PAD Kabupaten Mojokerto bisa terdongkrak.
“Kita punya banyak destinasi wisata. Ini harus dikelola profesional supaya pendapatannya meningkat. Kalau ada tunggakan pajak, harus segera ditagih dan dimaksimalkan. Aset itu nantinya kita gelontorkan untuk kepentingan masyarakat Mojokerto,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. H. Hartono sebelumnya juga membenarkan jika potensi wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto ini cukup banyak dan layak jual serta beragam, mulai wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner hingga wisata kèbun ada.
“Semua ini jika dikelolah dèngan baik dan benar tentu pundi- pundi uang untuk meningkatkan PAD Kabupaten Mojokerto tidak terlalu berat. Tentunya Kabupaten Mojokerto harus bergerak cepat dan terarah,” jelasnya
Senyampang banyak dinas diisi oleh pejabat baru yang diharapkan membawa ide segar pikiran-pikiran baru. ”Ini harus kita dorong supaya pemerintah berjalan dengan baik,” pungkasnya. (adv.min)