Surabaya, Bhirawa
Menteri Hukum mengunjungi Surabaya untuk mengecek dan meresmikan pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) seluruh desa dan kelurahan yang ada di Jawa Timur kunjungan kerja di Kelurahan Gayungan, Surabaya.
Layanan hukum gratis disediakan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri, Agama, dan TUN) untuk masyarakat tidak mampu, memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum supaya memiliki akses keadilan yang setara, termasuk bantuan pendampingan atau perwakilan dalam proses hukum. Kamis, (11/12)
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyebut Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan jumlah Posbankum terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Tengah.
“Total 8.494 Posbankum telah berdiri dan siap memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu,” Jelasnya.
Kemenkum menyampaikan apresiasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana sebelumnya ibu Khofifah Indar Parawansa telah menggagas kerja sama pelatihan paralegal bagi warga Nahdlatul Ulama sebelum Posbankum berbasis desa dan kelurahan diluncurkan.
“Ibu Gubernur melalui PP Muslimat NU sudah bekerja sama dengan kami dalam pelatihan paralegal. Ini inovasi luar biasa sebelum Posbankum berdiri di kelurahan-kelurahan,” tuturnya.
Kemenkum mendorong penguatan Posbankum berbasis komunitas, dimana menilai penyelesaian sebuah kasus antarumat beragama menjadi contoh baik bagi daerah lain.
“Penyelesaian damai tersebut mencerminkan nilai-nilai toleransi yang diwariskan para pendiri bangsa, khususnya saat proses perumusan Pembukaan UUD 1945,” Kata Andi.
Andi berharap keberadaan Posbankum dapat memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta memperkuat penyelesaian masalah hukum di tingkat akar rumput.
“Seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur kini sudah memiliki Posbankum, Ini bentuk komitmen memastikan layanan bantuan hukum dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” inbuhnya. [ren.gat]