DPRD Jatim, Bhirawa
Teka-teki siapa yang akan menduduki kursi Ketua DPRD Jawa Timur akhirnya terjawab. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Jatim, secara resmi menunjuk politisi kawakan Musyafak Rouf untuk memimpin lembaga legislatif tersebut selama periode 2024-2029.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris PKB Jatim, Anik Maslachah. “PKB sudah memilih Pak Musyafak Rouf,” ujar Anik saat dikonfirmasi, Rabu (18/9).
Surat penunjukan ini juga telah dikirimkan ke DPRD Jatim sebagai langkah awal menuju penetapan formal dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 23 September 2024.
Musyafak Rouf, yang akrab disapa Cak Syafak, bukan nama asing di dunia politik Jawa Timur. Sebagai Ketua DPC PKB Surabaya, ia memiliki rekam jejak panjang, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya.
Pengalamannya yang matang di dunia politik menjadikan Musyafak pilihan yang tepat untuk mengemban tugas berat memimpin DPRD Jatim di masa yang penuh tantangan ini.
Dengan masuknya nama Musyafak, posisi pimpinan definitif DPRD Jatim kini telah diisi oleh dua nama, yaitu Musyafak Rouf sebagai Ketua dan Blegur Prijanggono dari Golkar sebagai Wakil Ketua.
Tiga partai lainnya, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, dan Demokrat, masih dalam proses menentukan siapa yang akan mengisi kursi Wakil Ketua.
“Setelah penetapan dalam paripurna, nama-nama pimpinan akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK). Setelah SK terbit, mereka akan resmi dilantik,” ungkap Anik, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
Penetapan Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD Jatim memberikan sinyal bahwa PKB siap bergerak cepat memimpin perubahan di Jawa Timur.
Dengan pengalamannya yang luas, Musyafak diharapkan mampu membawa arah kebijakan DPRD Jatim yang pro-rakyat, mendorong pembangunan daerah, dan memastikan stabilitas politik di provinsi terbesar di Indonesia ini.
Rapat paripurna mendatang diperkirakan akan menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya peran DPRD Jatim dalam menentukan arah pembangunan Jawa Timur selama lima tahun ke depan. [geh.gat]
