DPRD Gresik, Bhirawa
Serap aspirasi (reses) yang di lakukan oleh anggota DPRD, masyarakat wadul terkait infrastruktur jalan rusak berlubang. Juga layanan kesehatan, dan bantuan sosial (Bansos).
Seperti reses yang di lakukan oleh Anggota DPRD Gresik Muchamad Zaifudin mengatakan, bahwa laporan masyarakat yang di sampaikan terkait ketidaktepatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial.
Mengeluhkan perubahan status penerima bantuan, di mana sebagian yang sebelumnya mendapatkan bantuan kini justru tidak lagi tercantum. Sebaliknya, ada pula warga yang dinilai mampu namun tetap masuk sebagai penerima bantuan.
“DTSEN tidak bisa menjadi tolak ukur, dan dinilai hanya dari tampilan data di permukaan. Kita ada proses ground checking di DTSEN, jadi data itu disesuaikan dengan kondisi rumah. Dan keadaan ekonomi masyarakat, saat dilakukan pengecekan lapangan,” ujarnya saat reses.
Kategori penerima bansos mengacu pada desil, warga yang berada pada desil 1 sampai 5 berhak mendapatkan bantuan. Sementara desil 6 hingga 10 tidak masuk kriteria, saat ini jumlah keluarga yang tercatat dalam DTSEN di Kabupaten Gresik
Mencapai 456.014 keluarga, menghimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan mandiri. Melalui aplikasi Bansos Kemensos, untuk mengetahui status penerima bantuan maupun keberadaan data dirinya di DTSEN.
“Jika namanya tidak ada di DTSEN, tetapi kondisi ekonominya lemah..warga bisa mengajukan ke operator desa untuk diusulkan masuk, yang prosesnya melalui musyawarah desa,” ungkapnya.
Ditambahkan Muchamad Zaifudin, bahwa perubahan sistem dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju DTSEN. Berharap penyaluran bantuan sosial di Gresik, menjadi lebih tepat sasaran. Terkait keluhat kesehatan yaitu BPJS kesehatan sudah banyak kita fasilitasi, dan untuk jalan dewan akan kordinasi dengan OPD terkait. [kim.dre]