Gresik, Bhirawa
Forum Rembuk Akur Menuju Gresik Maju digelar di Lantai 4 Kantor Bupati Gresik untuk memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Acara ini menjadi wadah konsolidasi lintas pihak guna menyamakan standar dan mempererat sinergi di lapangan.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai diskusi dua arah untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait arah dan standar MBG.
“Ini bukan sekadar forum penyampaian, tapi ruang bersama untuk menyamakan persepsi. Pemerintah daerah, mitra, SPPG, hingga pengawas harus berada dalam satu frekuensi,” ujarnya.
Pemkab Gresik juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang berperan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan di lapangan, serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dapur yang tidak memenuhi standar. Saat ini, terdapat 132 dapur MBG di Gresik, dengan 112 di antaranya sudah beroperasi dan sisanya dalam tahap persiapan.
Wabup Alif menekankan bahwa pelaksanaan MBG kini berfokus pada penguatan kualitas menyeluruh, meliputi kepatuhan harga bahan pangan, standar gizi, higienitas, keamanan pangan, pengelolaan limbah, tata kelola keuangan, dan manajemen operasional.
“Kalau sudah sesuai, kita apresiasi. Tapi kalau tidak, bisa kita rekomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan. Ini uang negara, sehingga harus dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifuddin menyatakan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan semangat perbaikan bersama.
“Kami berbicara berdasarkan data di lapangan, tapi semangatnya adalah solusi, bagaimana program ini bisa berjalan lebih baik,” katanya.
Salah satu tantangan yang diidentifikasi adalah lemahnya komunikasi antar unsur pelaksana di tingkat dapur dan ketidaksamaan penerapan standar menu, yang memerlukan penguatan pengawasan wilayah.
Koordinator Wilayah MBG Gresik Syahrir Mujib menambahkan bahwa pelaksanaan program mengacu pada regulasi dan petunjuk teknis BGN, dengan cakupan penerima manfaat yang luas mulai dari peserta didik hingga kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Program ini tidak hanya menyasar siswa, tapi juga kelompok rentan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat,” jelasnya. [kim.kt]
