Dialektika “Reformasi Polri Harapan Menuju Institusi Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Jakarta, Bhirawa.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menegaskan pentingnya reformasi kepolisian sebagai agenda strategis bangsa. Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto, membentuk Komite Percepatan Reformasi Kepolisian menjadi momentum untuk menghadirkan institusi Polri yang profesional, jujur, dan humanis.
“Reformasi kepolisian itu agenda strategis bangsa ini karena terkait dengan keadilan, keamanan publik, dan demokrasi,” ujar Nasir Djamil dalam forum diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Reformasi Polri Harapan Menuju Institusi Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Menurut Nasir, keberhasilan reformasi Polri akan berdampak langsung pada rasa keadilan yang dirasakan masyarakat serta kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menyinggung insiden ledakan di salah satu SMA di Jakarta, sebagai contoh lemahnya pengawasan keamanan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
“Peristiwa itu menunjukkan masih ada sisi yang luput diawasi. Karena itu, reformasi Polri diharapkan bisa menghadirkan polisi yang dipercaya dan dicintai masyarakat,” tambahnya.
Reformasi untuk Polisi yang Profesional dan Terpercaya
Nasir menyebut, profesionalisme polisi menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan dan keamanan. Ia menekankan pentingnya penyidikan dan penyelidikan yang berbasis ilmu pengetahuan serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Profesional artinya bekerja dengan ilmu dan metode yang saintifik. Penyelidikan harus bermutu, objektif, dan transparan,” kata Nasir.
Ia juga mengapresiasi berbagai slogan dan visi yang pernah diusung pimpinan Polri sebelumnya, mulai dari Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya) hingga Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Namun, menurutnya, tagline semata tidak cukup tanpa perubahan nyata di lapangan.
“Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Reformasi bukan soal semboyan, tapi soal praktik nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menyentuh Akar Permasalahan
Dalam paparannya, Nasir Djamil mengingatkan bahwa keamanan publik tidak hanya menyangkut stabilitas sosial, tetapi juga berhubungan dengan iklim investasi. Investor, katanya, membutuhkan jaminan situasi yang aman dan kondusif.
“Keamanan itu mahal. Tapi justru karena mahal, negara wajib memastikan kondisi aman agar investasi dan kehidupan masyarakat berjalan baik,” tegasnya.
Politikus PKS asal Aceh itu juga menyoroti pentingnya pembinaan dan penghargaan dalam tubuh Polri, agar reformasi tidak berhenti di tataran struktural. “Evaluasi harus menyentuh dari hulu ke hilir: pembinaan, pengawasan, dan penghargaan kepada anggota yang berintegritas,” ujarnya.
Harapan ke Depan
Nasir berharap Komite Percepatan Reformasi Kepolisian dapat bekerja transparan dan menyampaikan agendanya secara terbuka kepada publik. Ia menilai, dengan sistem yang jelas dan kepemimpinan yang visioner, Polri dapat menjadi institusi yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Reformasi Polri adalah bagian dari menjaga masa depan demokrasi kita. Polisi yang profesional dan humanis akan membuat rakyat merasa aman dan negara semakin kuat,” pungkas Nasir Djamil. (ira.hel).