Kota Malang, Bhirawa.
Kinerja APBN di wilayah kerja Kanton Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang hingga Akhir Juli 2025 realisasi pendapatan mencapai Rp 65,1 Triliun. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna, Rabu 20/8 kemarin, menyampaikan jika kinerja APBN data dengan Juli di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Rusna menjelaskan, torehan ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). “Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp 3,4 Triliun, mengalami kontraksi sebesar 16,61% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp 6,7 Triliun atau turun sebesar 36,13% (y-o-y),” terang Rusna.
Sedangkan, penerimaan Cukai menyumbang Rp 52,2 Triliun naik sebesar 11,20% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp 273,2 Miliar atau 141,4% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Disebutkan dia, belanja Negara sampai dengan 31 Juli 2025 telah terealisasi sebesar 54,47% (Rp8,1 Triliun), mengalami penurunan sebesar 6,33% (y-o-y). Menurut Rusna, kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 13,96% (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 64,80%.
Belanja Barang yang terealisasi sebesar 39,71%, belanja Modal yang terealisasi sebesar 12,06%, dan belanja Bansos yang terealisasi sebesar 49,50%. Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp 4,8 Triliun (54,81%).
Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp 3 Triliun atau 59,07% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp 855,9 Miliar atau 48,62% dari alokasi pagu TA 2025.
Sedangkan, untuk Dana Desa terealisasi mencapai Rp 571,4 Miliar atau sekitar 68,39% dari alokasi. “Dana Desa tahap II telah disalurkan ke 236 desa dengan rincian 138 desa di wilayah pada Kabupaten Malang dan 98 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan,” ungkap Rusna.
Data wilayah Malang Raya pada bulan Juli 2025 Kota Malang secara (m-t-m) mengalami inflasi sebesar 0,12% dan secara (y-o-y) mengalami inflasi sebesar 2,24% lebih tinggi dari inflasi yang terjadi di Jawa Timur dan lebih rendah dari inflasi Nasional. Inflasi (m-t-m) dipicu oleh kelompok pendidikan. “Komoditas utama penyumbang inflasi adalah tomat, beras, bawang merah, sekolah dasar dan bensin,” sambungnya.
Inflasi yang terjadi secara (y-o-y) pada bulan Juli 2025 dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan, komoditas yang memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, beras, kopi bubuk, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Pada upaya pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat lingkup Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Hingga pada 31 Juli 2025 belanja K/L inflasi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan telah terealisasi sebesar Rp52,3 Miliar (38,71%) dari alokasi pagu sebesar Rp 135,1 Miliar. “Nilai IPM kab/kota di wilayah Malang Raya dan Pasuruan periode 2020-2024 tumbuh secara konsisten dan semakin membaik, sejalan dengan pertumbuhan IPM di Jawa Timur dan Nasional,” tambah Rusna.[mut.ca]