Bojonegoro, Bhirawa
Pemkab Bojonegoro optimistis realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat mencapai 80% atau sekitar Rp6,2 triliun dari total APBD sebesar Rp7,8 triliun hingga akhir tahun.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah mengatakan, hingga Senin (29/12), realisasi belanja daerah telah mencapai 74,35% atau senilai Rp5,8 triliun. Hal ini disampaikannya usai apel pagi di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Nurul menjelaskan, Gubernur Jawa Timur telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 sekaligus perencanaan APBD 2026. Dalam evaluasi ini terdapat catatan terkait inkonsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.
”Namun inkonsistensi itu memiliki dasar, yakni adanya penurunan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat serta penyesuaian estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),” ujar Nurul Azizah.
Pada APBD 2026, Pemkab Bojonegoro tetap memprioritaskan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), belanja kesehatan yang diwajibkan minimal 10 atau sekitar Rp533 miliar. Namun, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp1,26 triliun atau 23,65% dari belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN.
Sementara itu, alokasi belanja pendidikan yang diwajibkan sebesar 20 persen atau Rp1,29 triliun telah terpenuhi dengan penganggaran sebesar Rp2,38 triliun atau 36,63% dari belanja daerah.
Untuk belanja infrastruktur pelayanan publik yang diwajibkan minimal 40% atau Rp2,14 triliun, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,35 triliun atau 43,95% dari belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro terus meningkatkan anggaran infrastruktur melalui berbagai skema, salah satunya Bantuan Keuangan Khusus Daerah (BKKD). Adapun penganggaran dana abadi akan dilaksanakan pada Perubahan APBD karena dasar penetapannya harus melalui persetujuan menteri.
Dengan adanya evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) APBD Tahun Anggaran 2026, postur belanja daerah mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp6,49 triliun.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto menambahkan, realisasi belanja APBD selama ini telah berjalan sesuai target. Ia berharap perencanaan ke depan semakin berkualitas dan mendekati kondisi riil yang direncanakan.
Sekda juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menyiapkan pelaksanaan APBD 2026, mengingat pada awal tahun 2026 akan dilakukan apresiasi sekaligus evaluasi terhadap pemerintah kabupaten dan kota oleh Kementerian Dalam Negeri. [bas.fen]