Kota Madiun, Bhirawa.
Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan melalui bantuan sosial (bansos). Selama 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun mencatat lebih dari Rp10 miliar dana bansos telah tersalurkan bagi masyarakat penerima manfaat yang totalnya mencapai ribuan jiwa.
Kepala Dinsos PPPA Kota Madiun Heri Suwartono melalui Kabid Sosial Dinsos PPPA Kota Madiun Rita Susanti menyatakan, selama 2024 ada enam jenis bansos yang telah disalurkan kepada penerima manfaat.
Adapun rincian bansos yang telah diberikan yaitu Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) dari pagu 1.313 orang telah terealisasi 1.200 orang pada 2024. “Anggarannya Rp 200 ribu per bulan. Sehingga, total realisasinya pada 2024 mencapai Rp 3.083.400.000,” ujarnya, Rabu (15/1).
Kemudian, bansos lainnya berupa air bersih dengan pagu 800 penerima manfaat telah terealisasi sebanyak 796 penerima. Dengan total anggaran sebanyak Rp280.192.000.
Selanjutnya, Dinsos PPPA juga menyalurkan santunan kematian dari 1.716 pemohon selama 2024. Sesuai perda, anggaran yang diberikan kepada ahli waris adalah Rp 1 juta. Sehingga, total anggaran untuk santunan kematian selama 2024 telah terealisasi Rp 1.716.000.000. Selain itu, Dinsos PPPA juga menyalurkan BLT DBHCHT selama 2024. Baik bagi buruh pabrik rokok, masyarakat lainnya, dan bantuan modal usaha.
Untuk BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok, pada triwulan I 2024 Dinsos PPPA menargetkan 200 penerima. Namun, terealisasi 194 orang.
Kemudian, pada triwulan II 2024 terjadi perubahan regulasi. Yakni, buruh pabrik rokok yang merupakan warga Kota Madiun namun bekerja di pabrik luar daerah, bantuannya diberikan oleh Dinsos Provinsi Jatim.
“Sehingga, Kota Madiun hanya memberikan bantuan bagi buruh pabrik rokok yang bekerja di pabrik wilayah Kota Madiun. Dari 2 pabrik yang beroperasi, kami targetkan 63 penerima, namun terealisasi 57 penerima,” terangnya.
Selanjutnya pada triwulan III dan IV 2024, dua pabrik rokok di Kota Madiun telah menutup produksinya. Alias, tidak lagi beroperasi. Sehingga, bansos BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok tidak dapat disalurkan.
“Maka dari itu, dari pagu anggaran Rp781.200.000 hanya terealisasi Rp227.700.000,” ungkapnya. Sedangkan untuk BLT DBHCHT masyarakat lainnya dari pagu anggaran Rp 4.237.200.000 telah terealisasi Rp4.126.800.000.
Sementara itu, bantuan berupa modal usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan usaha ekonomi produktif telah terealisasi Rp660.000.000.
“Dari target kami sebanyak 221 orang, terealisasi 220 orang. Karena ada 1 orang yang mengundurkan diri. Modal usaha diberikan berupa uang tunai Rp3 juta untuk masing-masing penerima,” tandasnya. [dar.dre]
