Kota Malang, Bhirawa
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang menunjukkan capaian signifikan hingga akhir Februari 2026.
Tercatat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp15,97 triliun, sementara serapan belanja negara menyentuh angka Rp2,19 triliun. Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menjelaskan, capaian ini merupakan potret aktivitas ekonomi di lima wilayah kerja, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.
“Rilis kinerja ini merupakan agenda bulanan kami untuk menyebarluaskan informasi sejauh mana APBN bekerja di daerah. Hingga 28 Februari 2026, pendapatan negara mencapai Rp15,97 triliun,” ujar Muhammad Rusna dalam paparan Senin (9/3) kemarin.
Meski secara total pendapatan mengalami penurunan sebesar 10,42 persen (y-o-y), Rusna menyebut sektor perpajakan justru menunjukkan pertumbuhan positif yang menggembirakan.
Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebesar Rp1,07 triliun atau tumbuh 72,28 persen. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp1,56 triliun, tumbuh 42,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Kontribusi terbesar masih ditopang oleh penerimaan cukai dengan nilai Rp12,48 triliun. Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya telah terealisasi sebesar Rp264,85 miliar,” imbuhnya.
Di sisi Belanja Negara, realisasi mencapai Rp2,19 triliun atau 18,21 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp12,03 triliun. Belanja tersebut terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp670,83 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,52 triliun.
Penyaluran TKD menjadi instrumen vital bagi pembangunan daerah, di mana Dana Alokasi Umum (DAU) telah tersalurkan Rp1 triliun dan Dana Transfer Khusus mencapai Rp504,05 miliar.
Terkait upaya pengendalian inflasi melalui program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp152,56 miliar untuk wilayah Malang Raya dan Pasuruan.
Namun, Rusna mencatat realisasinya masih minim, yakni baru mencapai Rp7,02 miliar atau 4,61 persen. Oleh karena itu, Rusna mendorong Pemerintah Daerah di Malang Raya dan Pasuruan untuk memacu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik agar segera melengkapi persyaratan administrasi.
“Kami berharap Pemda segera memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Hal ini sangat penting untuk mempercepat pencairan dana sebelum batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mencatat tren penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang mencapai Rp1,09 miliar dari 228 transaksi. Rusna berharap seluruh Satuan Kerja (Satker) dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih stabil. [mut.dre]
