Oleh:
Endro Budi S, Kabupaten Nganjuk
Selasa siang (31/03/2026), matahari menyengat di atas Bendungan Semantok, namun hawa dingin ketidakpastian justru dirasakan ratusan petani dari Desa Sambikerep, Musirlor, dan Musirkidul.
Mereka berdiri mengepung gerbang bendungan terpanjang di Asia Tenggara itu. Spanduk bertuliskan gugatan terbentang: Air Belum Sampai ke Sawah Kami!
Sebuah ironi besar tersaji: di depan mata mereka berdiri bendungan megah senilai triliunan rupiah, namun di bawah kaki mereka, tanah sawah justru merana kekeringan.
Keluhan petani bukan tanpa alasan. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di lokasi demo mengungkapkan bahwa air yang mengalir ke hilir tidak hanya minim debit, tapi juga bermasalah secara kualitas.
“Masalahnya saluran irigasi kita sekarang bercampur dengan limbah pemukiman relokasi. Bukannya jadi sumber kehidupan, airnya malah jadi sumber masalah buat tanaman,” ujar salah satu perwakilan petani di lokasi.
Sekitar 240 hektare lahan kini berada di ujung tanduk. Jika air tak segera mengalir normal, gagal panen massal bukan lagi ancaman, melainkan kepastian.
Menanggapi tekanan massa, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas langsung turun ke lapangan. Mereka menjanjikan langkah taktis untuk meredam amarah petani.
“Kami akan segera menurunkan ekskavator dalam hitungan minggu untuk normalisasi. Pola distribusi air juga akan diubah dan perbaikan infrastruktur yang tersumbat akan dipercepat,” ungkap perwakilan BBWS di hadapan massa.
Namun, bagi banyak pihak, janji BBWS ini terasa seperti penahan bocor sesaat bukan perbaikan sistemik pada “pipa” kebijakan yang memang sudah bermasalah sejak awal.
Penelusuran data menunjukkan bahwa persoalan irigasi ini seharusnya sudah tuntas di atas kertas bertahun-tahun lalu. Pada 2019, Bappeda Kabupaten Nganjuk telah menganggarkan dana sekitar Rp1,7 miliar khusus untuk penyusunan dokumen perencanaan saluran irigasi dan air baku Bendungan Semantok.
Setahun kemudian, di 2020, pengkajian greenbelt (sabuk hijau) juga dilakukan dengan pagu Rp 300 juta. Hasilnya? Pohon-pohon di pinggir bendungan tumbuh subur hingga 90 persen dikerjakan oleh BBWS Brantas. Apakah pekerjaa BBWS tersebut menggunakan perencanaan dari Bappeda, atau perencanaan sendiri ?
Sementara saluran irigasi yang direncanakan di tahun yang sama justru kini dikeluhkan petani karena bercampur limbah dan tidak siap mengalirkan air secara optimal.
Upaya konfirmasi untuk mencari tahu mengapa perencanaan senilai miliaran rupiah di tahun 2019 itu tidak sinkron dengan kenyataan pahit di tahun 2026, menemui jalan buntu.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bappeda Nganjuk, Adam Muharto, S.STP. M.AP belum memberikan respons. Baik melalui pesan singkat maupun upaya menemui mereka di kantor belum membuahkan hasil. Bappeda ini seolah membiarkan pertanyaan besar menggantung: Ke mana larinya efektivitas anggaran perencanaan tersebut jika di lapangan petani masih harus berteriak meminta air?
Rangkaian waktu ini membentuk pola kegagalan yang sistemik: 2019: Irigasi direncanakan oleh Daerah (Bappeda). 2017-2022: Fisik Bendungan dibangun oleh Pusat (BBWS). 2026: Petani demo karena air tak sampai.
Semua berjalan di jalurnya masing-masing, namun tidak pernah benar-benar mengunci dalam satu sistem yang utuh. Di hulu, bendungan berdiri kokoh. Di pinggirnya, pohon tumbuh rapi. Namun di hilir, air tetap menjadi barang mewah.
Demo di Semantok adalah pengingat keras bagi para pengambil kebijakan di Nganjuk: bahwa pembangunan bukan hanya soal memindahkan beton dan menanam pohon, tapi memastikan manfaatnya sampai ke piring nasi petani. Selama Bappeda masih bungkam, selama itu pula misteri “rencana yang hilang” ini akan terus menghantui setiap jengkal sawah yang kekeringan di tengah isu ketahanan dan kedaulatan pangan. [end.gat]
