Pimpinan DPRD Sumenep bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat pelaksanaan paripurna nota keuangan RAPBD 2026
Sumenep, Bhirawa
DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna bersama Bupati setempat. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, rapat paripurna yang membahas arah kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2026 itu akan difokuskan pada peningkatan kinerja pelayanan publik.
Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Tema pembangunan tahun depan adalah “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.
“Perencanaan anggaran kami lakukan secara realistis, disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas riil daerah. Setiap alokasi anggaran perangkat daerah ditetapkan berdasarkan target kinerja pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan antar-OPD,” kata Bupati Fauzi, Senin (06/10).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menerapkan prinsip money follows program, yakni memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Meski situasi global masih diwarnai ketidakpastian akibat tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi, kami optimis terhadap kondisi ekonomi nasional yang tetap stabil,” jelasnya.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 mencapai 4,99 persen dengan inflasi terkendali di angka 2,37 persen. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumenep tercatat tumbuh sebesar 6,46 persen pada kuartal pertama 2025.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Sumenep memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,03 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp334,3 miliar, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,68 triliun.
“Di sisi lain, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,21 triliun, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta transfer ke desa,” paparnya.
Selisih antara pendapatan dan belanja itu menimbulkan defisit sebesar Rp184,2 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.
“Langkah ini kami lakukan agar APBD tetap seimbang dan kredibel tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dulsiam menyatakan siap melakukan pembahasan RAPBD 2026 secara konstruktif dan transparan bersama pemerintah daerah.
“DPRD akan menelaah setiap program dan alokasi anggaran agar benar-benar berpihak kepada masyarakat serta sesuai dengan arah prioritas pembangunan daerah,” kata Dulsiam usai rapat paripurna.
Politisi PKB ini juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar proses pengesahan APBD 2026 dapat dilakukan tepat waktu.
“Kami berharap pembahasan RAPBD berjalan lancar, objektif, dan tetap dalam koridor kepentingan publik,” tambahnya.[sul.dre]