Pihak Dinas Pendidikan bisa jadi hari ini sedang jengah menyikapi maraknya PPDB Sekolah swasta dengan pembukaan untuk Tahun Ajaran 2024/2025 dengan rentang waktu masih teramat lama. Benak saya memprediksi Masa mendatang proses PPDB tidak sekedar di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) namun sudah dilakukan di dokter kandungan (Spesialis Obstetri & Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan)/Sp OG). Imajinasinya ketika proses USG masih dijalankan janin sudah ditawarkan dimanakah sang janin akan bersekolah setelah lahir nanti. Sampai saat ini PPDB sekolah swasta sudah berjalan diluar nalar edukatif, normalnya PPDB berlangsung menjelang dibukanya tahun ajaran baru yakni bulan juni-juli. Jadwal sedemikian rigid ini berubah beberapa tahun terakhir dimana tren PPDB semakin bergeser maju, saya mengamati tiga tahun lalu promosi menjelang PPDB dilakukan setelah semester gasal berlangsung biasanya bulan januari, namun promosi ini semakin sporadis dimana saat ini dimana dilakukan bulan Agustus yang secara logika proses pembelajaran di tahun ajaran baru masih hangat-hangatnya dimulai. PPDB Pendahuluan Beragam pola baru PPDB pun dilakukan bertajuk pemetaan, pendataan dan ujung-ujungnya pendaftaran siswa baru. Sebuah sekolah dasar di Solo Raya pun saya mendapati sistem inden dimana ketika siswa masih berada di TK A sudah didaftarkan di SD bersangkutan padahal ia masih harus melanjukan pendidikan di TK B.
Dialog saya dengan praktisi PAUD pun mendapati fakta mencengangkan, bahwasanya sebelum semester gasal berakhir guru PAUD utamanya kelas B belum sepenuhnya mengetahui bagaimanakah tingkat kematangan anak untuk menjalankan proses pendidikan di sekolah formal. Idealnya pengajar PAUD perlu melakukan observasi anak untuk melanjutkan ke SD secara berjenjang namun saat ini idealisme indah tersebut tidak tersampaikan. Fakta membuktikan sepanjang bahu jalan, persimpangan dan pusat keramaian saat ini dibanjiri penawaran pendidikan layaknya iklan benda konsumtif kekinian. Menyibak fenomena majunya PPDB hingga menembus batas waktu ideal pembelajaran ini merupakan buah terseretnya pendidikan pada mekanisme pasar. Implikasi kemajuan Majunya proses PPDB ini tidak pelak mengulang persepsi bagaimanakah pendidikan pada sekolah swasta diselenggarakan. Asa pengembangan sekolah swasta ini sedemikan sayang manakala dimatikan dengan dalih peneguhan kekuasaan pendidikan. Majunya proses PPDB ini tidak pelak mengulang persepsi bagaimanakah pendidikan pada sekolah swasta diselenggarakan. Saya teringat perkataan seorang teman guru kolumnis Media Almarhum Rumongso manakala menanggapi rententan permasalahan di sekolah swasta “mengapa semua pihak mempertanyakan sekolah swasta, toh kami makan dari padi yang ditanam sendiri dan minum dari air sumur kami sendiri” , Pernyaraan ini secara tersirat menunjukkan betapa sekolah swasta memiliki asa mengembangkan kualitas bangsa dengan metode kemandirian.
Asa pngembangan sekolah swasta ini sedemikan sayang manakala dimatikan dengan dalih peneguhan kekuasaan pendidikan. Aspirasi penyediaan layanan pendidikan utamanya dalam PPDB selayaknya mempertimbangkan aspek penunjang yaitu. Berdayakan komponen pendidikan swasta untuk mengembangkan diri,. Kenyataan ini tidak lepas karena sekolah swasta pada hakikatnya memerlukan eksistensi untuk melanjutkan misi pencerdasan bangsa. Pemberian perhatian lebih pada sekolah swasta secara tidak langsung akan memancing keberadaan sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas sekolahnya dan tidak merasa senantiasa termarjinalkan. Bentuk lain dari pemberdayaan sekolah swasta ini dapat diberlakukan salah satunya dengan penambahan keberpihakan pada sekolah swasta sehingga pengembangan sekolah swasta bisa dilaksanakan. Secara ekonomis penanganan ini ongkos sosial dan ekonomisnya jauh lebih murah dibandingkan penutupan sekolah akibat kondisi demografis. Dampak lain dengan kebijakan ini secara tidak langsung menggerakkan seluruh komponen pendidikan untuk berkembang secara optimal. Langkah lanjutannya Berikan regulasi berbasis kemampuan diri bentuk regulasi ini bukan dimaksudkan mengekang kreatitas penyelenggara pendidikan dalam PPDB namun mencari solusi agar PPDB bukan kompetisi peningkatan kuantitas yang mengabaikan elemen psikologis siswa.
Regulasi ini dapat diawali dengan proses dialogis pengambil kebijakan dengan penyelenggara pendidikan swasta. Resume hasil dialogis ini diharapkan memberikan tuntunan bagaimanakah PPDB tercapai tanpai menggadai perkembangan psikologis siswa. Saya banyak mendengarkan keluhan pengelola PAUD bahwa manakala siswanya sudah dinyatakan diterima di sebuah SD ternama maka motivasi belajarnya turun drastis disebabkan sudah termindset diterima di SD ternama dan ternyata kasus ini ditemukan pula pada siswa SD yang sudah dinyatakan diterima si SMP terkemuka. Secara pedagogis fenomena tersebut sedemikian menyedihkan mengingat pembelajaran tidak sekedar siap belajar di jenjang lanjutan. namun mengembangkan kemampuan anak usia dini agar berkembang proporsional. Hasil diskusi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan pelaksanaan PPDB sekaligus sarana edukasi publik untuk tidak ngege mongso meraih sekolah impian mengesampingkan perkembangan anak.
Persepsi ini sekaligus mengikis pembelajaran model karbitan yang sangat berpengaruh pada psikologis anak. Tidak kalah pentingnya Hentikan dualisme peran dinas pendidikan merupakan solusi lanjutan pemberdayaan sekolah. Dinas pendidikan selayaknya menempatkan diri sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan sekolah. Konsekuensinya antara sekolah negeri dengan sekolah swasta sudah selayaknya diminimalisir beragam perlakuan yang diskriminatif. Kampanye persamaan sekolah negeri dengan sekolah swasta layak untuk digaungkan bukan hanya sekedar pencitraan pendidikan. Penghentian dualisme peran dinas pendidikan itu sendiri pada akhirnya akan menciptakan pendidikan yang lebih sehat dimana masing-masing pihak bisa berkembang sedemikian pesat tanpa ada pola peminggiran sekolah tersebut. Menyibak persepsi ini selayaknya dinas terkait tidak merasa terlangkahi justru selayaknya mengapresiasi toh pada akhirnya sekolah swasta memiliki asa untuk terus berkembang. Sisi layanan pendidikan fenomena ini justru menuntut penyelenggara pendidikan memberikan sajian paripurna namun tidak mengesampingkan perkembangan peserta didik didalamnya.
Disisi lain justru publik menjadi pihak yang diuntungkan mengingat beragam layanan pendidikan diselenggarakan menunggu dijathkan pilihan pada sekolah bersangkutan. Pemajuan PPDB saya meyakini bukan diinginkan penyelenggara pendidikan swasta namun kondisi di lapangan telah menjadikan pasar pendidikan berbasis layanan menuntut inovasi mengembangkan diri masing- masing lembaga. Manakala masyarakat menginginkan sebuah layanan pendidikan sementara ketersediaan layanan terbatas melakukan pendaftaran awal merupakan sebuah kemahfuman. Publik di negeri inipun diyakini sudah sedemikian realistis dalam memilih pendidikan bagi putra-putrinya tidak sekedar mengejar gengsi sesaat. Persepsi cerdas pemegang regulasi pendidikan pun dinantikan agar pengembangan pendidikan tidak terkacaukan dengan egoisme sempit pejabat terkait.
Oleh :
Mukhlis Mustofa
Dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ( PGSD )
Universitas Slamet Riyadi ( UNISRI ) Solo
