Semua Pemda Harus Dukung Percepatan dan Penyelenggaraan MBG
Pemprov, Bhirawa
Menteri Koordinator Bidang Pangan , Zulkifli Hasan menegaskan semua pemerintah daerah harus mendukung penuh pelaksanaan dan percepatan Program Makan Bergizi Gratis.
Hal ini ditegaskannya saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Timur. Dalam forum ini, Kemenko Pangan membahas sejumlah persoalan startegis terkait MBG.
Di antaranya Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; Percepatan SLHS dan Monitoring Pemenuhan Gizi pada Penerima Manfaat Program MBG; serta Capaian dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Jawa Timur.
Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta seluruh pemerintah daerah mendukung penuh Badan Gizi Nasional (BGN). Tak hanya itu, Zulhas juga meminta pemda terkait menjaga stabilitas harga dan stok pangan saat Ramadhan dan Idul Fitri melalui kebijakan yang terukur dan efektif.
Hadir dalam Rakor kemarin Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Kepala BGN, Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur dan seluruh ketua Satgas MBG Kabupaten/kota
“Seluruh pemerintah daerah, ada 17 kementerian, memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksana utama BGN, yaitu Badan Gizi Nasional. Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah tidak bisa terlibat atau tidak ikut terlibat,” kata Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Kamis (19/2).
Ia menegaskan, ketentuan tersebut telah diatur sehingga seluruh pemerintah daerah wajib mendukung suksesnya BGN dalam melaksanakan program MBG.
Menurut dia, dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengapresiasi jajaran menteri terkait percepatan pelaksanaan MBG untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di Jawa Timur.
Pria yang juga menjabat Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jatim ini menilai kehadiran jajaran menteri di Jawa Timur memungkinkan dialog langsung antara pemerintah pusat dengan para bupati, wali kota, serta ketua Satgas MBG di kabupaten/kota yang bukan kepala daerah atau wakil kepala daerah.
Forum tersebut diikuti oleh unsur pimpinan daerah, seperti kepala dinas kesehatan, sekretaris daerah, hingga asisten daerah yang menjabat ketua satgas MBG di wilayah masing-masing.
“Para ketua Satgas kabupaten/kota bisa menyampaikan langsung dan mendengar arahan dari Kepala BGN, Mendikdasmen, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta Ibu Gubernur,” ujar Emil, Kamis (19/2).
Dalam pelaksanaannya, Emil menyebut capaian Jawa Timur dalam program MBG tergolong tinggi, baik dari sisi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi maupun aspek kualitas layanan. Salah satu indikator kualitas tersebut adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang angkanya disebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
“Jumlah SPPG operasional di Jawa Timur cukup tinggi, tetapi yang utama adalah menjaga kualitas. SLHS menjadi salah satu ikhtiar agar anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” katanya.
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah SPPG operasional di Jawa Timur mencapai 3.269 unit. Dari jumlah tersebut, penerima manfaat program MBG di Jawa Timur diperkirakan mencapai sekitar 8,39 juta orang.
Dalam forum tersebut, sejumlah bupati dan wali kota juga menyampaikan masukan terkait penambahan SPPG. Emil menyebut ada dua isu utama yang disoroti.
Pertama, keberadaan SPPG yang sudah terdaftar namun belum juga beroperasi. Hal ini, menurutnya, perlu langkah percepatan, termasuk kemungkinan substitusi pengelola jika diperlukan. Isu ini salah satunya disampaikan oleh Bupati Situbondo secara langsung kepada jajaran menteri dan Kepala BGN.
Isu kedua berkaitan dengan wilayah yang belum memiliki SPPG terdaftar, baik di kawasan aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk wilayah 3T, Emil menyatakan dukungannya agar koordinasi dilakukan langsung antara pemerintah kabupaten dan BGN tanpa harus melalui Satgas provinsi, guna menghindari hambatan birokrasi.
“Terkait wilayah 3T, jumlah penerima manfaatnya memang tidak selalu mencapai 2.000 hingga 3.000 orang. Karena itu, usulan bisa langsung disampaikan oleh koordinator wilayah kabupaten kepada BGN,” ujarnya.
Emil menambahkan, dari target 31 SPPG di wilayah terpencil, saat ini 12 unit telah menyelesaikan pembangunan. SPPG tersebut tersebar di beberapa daerah, antara lain Lumajang, Ponorogo, dan Kabupaten Sumenep, termasuk wilayah kepulauan. Di Sumenep sendiri, terdapat 21 SPPG skala kecil yang tersebar di sekitar 10 kecamatan kepulauan.
Sementara untuk kawasan aglomerasi, Emil menyebut belum ada tambahan SPPG operasional dalam waktu dekat. Kepala BGN menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan, operasional baru masih menunggu ketersediaan sumber daya manusia dari SPPI yang saat ini lebih banyak bertugas di Sumatera dan direncanakan akan didatangkan ke Jawa setelah Lebaran.
Terkait kendala operasional di daerah terpencil, Emil mengatakan sebagian SPPG masih berada pada tahap konstruksi. Pemerintah provinsi bersama Satgas kabupaten/kota dan koordinator wilayah BGN akan terus memantau perkembangan pembangunan tersebut, khususnya 21 SPPG di wilayah kepulauan Sumenep.ina.gat
Selain itu, Zulhas juga meminta perhatian pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan selama Ramadhan dan menjelang Lebaran.
Ia menekankan, sesuai arahan Presiden, harga pangan tidak boleh naik dan diharapkan bisa turun melalui kebijakan ekstra yang mampu mengendalikan gejolak pasar.
“Oleh karena itu perlu kebijakan-kebijakan yang ekstra agar bulan puasa dan bulan Lebaran nanti harga bisa terkendali,” ujarnya. [ina]