Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meraih penghargaan sebagai Provinsi Penyerapan Tenaga Kerja dengan Fiskal Tinggi. Penghargaan ini diberikan pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Hotel Borobudur Jakarta pada Senin (1/12).
Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian. Penghargaan ini sekaligus apresiasi atas kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperluas kesempatan kerja secara lebih efektif.
“Kategori ini melihat kemampuan daerah menyediakan lapangan kerja. Indikatornya adalah perubahan tingkat kesempatan kerja yang menunjukkan apakah semakin banyak penduduk yang bekerja. Dan Alhamdulillah, kami di Jawa Timur dianggap sangat layak mendapat penghargaan ini,” kata Gubernur Khofifah.
Dijelaskannya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per 13 November 2025 tercatat 3,88%. Artinya, penurunan TPT Jawa Timur menurun cukup signifikan sebanyak 0,31% poin dari yang sebelumnya mencapai 4,19% tahun lalu.
Sementara itu jumlah angkatan kerja kita pada Agustus 2025 mencapai 24,76 juta orang menurut data BPS Jatim per 5 November 2025. Angka ini bertambah 282,42 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur mencapai 73,98%, naik 0,53% poin dibandingkan TPAK pada Agustus tahun lalu.
Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 23,80 juta orang, naik sebanyak 439,92 ribu orang dari Agustus 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami pertambahan sebesar 285,90 ribu orang.
“Sebenarnya capaian ini adalah hasil kumulatif dari kinerja semua dinas, stakeholder, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka, ini adalah apresiasi untuk kita semua. Mudah-mudahan ke depan, Jawa Timur bisa lebih menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan,” ungkapnya.
Penilaian pada kinerja Pemerintah pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dibagi dalam kategori Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Provinsi. Dari masing-masing kategori, penghargaan diberikan untuk level pemerintah dengan fiskal rendah, fiskal sedang dan fiskal tinggi.
Sistem penilaian ini, dinilai Mendagri Tito adil dan mengakomodir kondisi semua provinsi serta kabupaten/kota. Pasalnya, setiap daerah dapat bertanding sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
“Jadi kalau kapasitasnya tinggi, lawan yang tinggi. Sedang, lawan yang sedang. Rendah, lawan yang rendah. Kalau tinggi melawan yang rendah, yang rendah nggak akan pernah menang. Ini sudah cukup fair, saya lihat,” ucapnya.
Tito berharap agar akan ada daerah-daerah lain yang menyusul memenangkan penghargaan. “Secara keseluruhan, Indonesia akan mengarah ke perkembangan dan kemajuan pesat yang lebih baik,” pungkasnya. [tam.gat*]