Gresik, Bhirawa.
Dalam rangka hari pers Nasional (HPN) tahun 2025, DPRD bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik. Gelar diskusi sinkronisasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan stakeholder terkait. Untuk persepsi semua pihak, dalam pelaksanaan alur layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Diskusi di hadiri, Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir beserta Wakil Ketua, Luthfi Dawam dan Mujid Riduan. Ketua Komisi IV yang membidangi urusan kesehatan, M. Zaifuddin didampingi Wakil Ketua, Pondra Priyo Utomo. Juga BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan Puskesmas, dan Rumah Sakit serta Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik Gresik M. Syahrul Munir mengatakan, bahwa banyak keluhan, aduan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Ada yang langsung ke rumah sakit dengan biaya sendiri, walaupun memiliki atau tercover BPJS.
“Terkait masalah dalam pelayanan kesehatan, terutama menyangkut skema rujukan dari pelayanan di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Atau puskesmas ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), rumah sakit.”ujarnya.
Tujuan diskusi adalah menyinkronkan persepsi, dari semua pihak dalam pelaksanaan alur layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional asa 144.
Jenis penyakit memang harus diselesaikan di FKTP (Puskesmas), adapun bila diperlukan rujukan ke rumah sakit harus berdasarkan pada pemenuhan kegawat daruratan.
“Pihak Dinas Kesehatan, dan Faskes. Ada kesepakatan yang sama terkait pemahaman skema layanan kesehatan, karena pemerintah Kabupaten Gresik. Telah menganggarkan lebih dari Rp100 miliar, untuk UHC (Universal Health Coverage),” ungkapnya.
Ditambahkan M. Syahrul Munir, bahwa semangat pemerintahan, khususnya kami yang di DPRD. Berharap tidak sampai terjadi penolakan saat berobat, sehingga penting dan perlu untuk duduk bersama menyamakan persepsi terkait pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Gresik, dr. Mukhibatul Khusnah mengatakan. Bahwa tentang aturan 144, penyakit yang harus selesai di puskesmas tersebut.
Namun ada beberapa penyakit yang memang belum mampu ditangani Puskesmas, seperti tetanus, bell’s palsy, refraksi. Khusnah juga mencontohkan, kasus demam berdarah, juga menjadi problem, karena tidak bisa serta merta dirujuk jika tidak memiliki komplikasi.
“Kalau tetanus kan harus ada ruang isolasi, nah itu meski masuk dalam 144 penyakit tersebut. Puskesmas belum bisa menangani maka harus dirujuk, hasil kesepakatan dengan BPJS tentang penatalaksanaan kegawatdaruratan dan diagnostik non spesialistik sudah kami share ke FKTP. Tapi di FKTP ada batasan rujukan, rujukan gawat darurat 24 jam di IGD, kalau rujukan poli harus di hari kerja,” ucapnya.
Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi (PMU) BPJS Kesehatan Cabang Gresik dr. Dodyk Sukra Goutama, bahwa ketentuan aturan 144 penyakit yang harus dilakukan pelayanan di puskesmas.
Terlebih dahulu sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan sejak jaminan kesehatan BPJS mulai jalan. Ketentuan rujukan dari FKTP ke rumah sakitjuga sama, seperti sebelumnya, yakni harus memenuhi aspek kegawatdaruratan yang ditentukan oleh dokter puskesmas atau FKTP.
“Ada penajaman proses verifikasi pengajuan klaim dari Rumah Sakit ke BPJS, danada koreksi tentang kualitas verifikasi. Algoritma sistem verifikasi menyebabkan klaim tertunda secara otomatis, konfirmasi dan verifikasi sudah ditindaklanjuti rumah sakit maka bisa dilayani,” ucapnya. [kim.dre]