Oleh :
Lucky Prima
Mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan 2024 Universitas Negeri Surabaya
Perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang penuh tantangan. Sejak kemerdekaan, Indonesia berusaha merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Setelah proklamasi, sistem pendidikan dibangun berdasarkan nilai Pancasila dan identitas nasional, meskipun pada masa awal kemerdekaan kurikulum sering kali berubah seiring kebijakan politik yang berlaku. Pada era Orde Baru (1966-1998), kebijakan sentralisasi pendidikan diterapkan untuk menyatukan kurikulum di seluruh Indonesia, namun implementasinya terhambat oleh kurangnya pelatihan bagi guru.
Memasuki era reformasi, meskipun ada harapan untuk pendidikan yang lebih demokratis, penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006 menemui kendala karena ketidaksiapan guru. Kurikulum 2013 yang bertujuan mengembangkan karakter dan keterampilan siswa secara holistik juga menghadapi tantangan yang sama. Beberapa masalah utama dalam pengembangan kurikulum mencakup ketidaksesuaian kebijakan dengan implementasi, perubahan yang tidak terarah, kurangnya keterlibatan guru, serta regulasi pendidikan yang rumit dan tidak konsisten. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kurikulum yang berkelanjutan sangat diperlukan.
Pada periode 1945-1965, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berupaya merancang sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan identitas nasional. Namun, pendidikan pada masa ini masih dalam proses menemukan bentuk yang jelas, dengan kurikulum yang belum terstandarisasi dan sering mengalami perubahan akibat dinamika kebijakan politik yang tidak stabil. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan pendidik dan siswa.
Pada periode 1966-1998, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan sentralisasi pendidikan yang menekankan penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia. Namun, perubahan kurikulum yang berlangsung cepat, seperti pada tahun 1968, 1975, 1984, dan 1994, tidak disertai dengan pelatihan guru yang memadai. Akibatnya, terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat lapangan.
Pada periode 1999-2004, era reformasi menghadirkan optimisme terhadap sistem pendidikan yang lebih demokratis dan partisipatif. Kurikulum mulai dirancang dengan melibatkan berbagai pihak. Namun, penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menghadapi tantangan, terutama karena kurangnya pemahaman guru terhadap pendekatan ini. Banyak guru belum sepenuhnya siap untuk mengimplementasikan KBK secara efektif, dan sejumlah sekolah mengalami kesulitan dalam memahami serta menerapkannya.
Pada tahun 2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diperkenalkan, memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kebijakan ini menjadi langkah penting menuju desentralisasi pendidikan, membuka peluang inovasi dalam pembelajaran. Namun, fleksibilitas yang ditawarkan juga menghadirkan tantangan, karena banyak sekolah kesulitan merancang kurikulum yang relevan dengan konteks lokal dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
Pada tahun 2013, Kurikulum 2013 diperkenalkan dengan tujuan membentuk karakter dan keterampilan siswa secara holistik serta mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek. Namun, penerapannya menghadapi kendala signifikan, seperti kurangnya pelatihan bagi guru dan keterbatasan sumber daya. Kritik juga muncul terkait materi ajar yang tidak memadai dan beban kurikulum yang dianggap terlalu berat bagi siswa.
Pengembangan Kurikulum Merdeka di Indonesia merupakan bagian penting dari reformasi pendidikan yang bertujuan memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Meskipun memiliki visi yang baik, implementasi kurikulum ini menghadapi berbagai tantangan utama, (1) Kesiapan Guru: Kesiapan guru menjadi tantangan utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Banyak guru mengalami kesulitan memahami konsep dan prinsip kurikulum ini, terutama dalam menerapkan metode pembelajaran kreatif dan inovatif. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai, (2) Sarana dan Prasarana: Keterbatasan fasilitas, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala signifikan. Kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai menghambat proses pembelajaran yang efektif dan menyulitkan implementasi Kurikulum Merdeka, (3) Diferensiasi Pembelajaran: Kurikulum Merdeka mendorong pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan individu siswa. Namun, banyak guru belum mampu menganalisis karakteristik siswa secara mendalam, sehingga sulit merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masing-masing siswa, (4) Pelatihan Guru: Kurangnya pelatihan berkelanjutan untuk guru menjadi salah satu masalah besar. Peningkatan kompetensi pedagogik melalui pelatihan sangat diperlukan agar guru dapat memahami dan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan baik, (5) Resistensi Perubahan: Beberapa pendidik menunjukkan resistensi terhadap Kurikulum Merdeka, terutama mereka yang telah terbiasa dengan sistem sebelumnya. Ketidakpastian dan kurangnya pemahaman tentang manfaat kurikulum baru menjadi faktor yang menghambat transisi ini, (6) Evaluasi dan Penilaian: Tantangan lain terletak pada aspek evaluasi dan penilaian. Banyak guru kesulitan merancang instrumen asesmen yang sesuai dengan keragaman jenis dan fase peserta didik, terutama karena keterbatasan waktu dan sumber daya.Meskipun Kurikulum Merdeka bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui fleksibilitas dan inovasi, berbagai tantangan ini perlu diatasi agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.
Pengembangan kurikulum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas dan relevansinya. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi (1) Keterlibatan Guru: Melibatkan guru secara aktif dalam proses pengembangan kurikulum adalah langkah penting untuk memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Masukan dari guru, berdasarkan pengalaman di lapangan, sangat berharga dalam merancang kurikulum yang relevan, (2) Pelatihan Berkelanjutan: Program pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan kurikulum. Hal ini akan mendukung mereka dalam mengadopsi metode pengajaran baru dan meningkatkan hasil belajar siswa. (3) Penggunaan Teknologi: Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran dapat membuat kegiatan belajar mengajar lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan tantangan era digital. Teknologi juga membantu mempersiapkan siswa menghadapi dinamika masa depan, (4) Evaluasi Berkala: Evaluasi rutin terhadap implementasi kurikulum memungkinkan penyesuaian yang diperlukan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Umpan balik dari guru dan siswa menjadi dasar penting untuk memastikan kurikulum tetap efektif dan relevan, (5) Desentralisasi: Memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dapat mendorong inovasi dan relevansi pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kondisi spesifik komunitasnya.
Mengatasi tantangan pengembangan kurikulum memerlukan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung tercapainya kurikulum yang lebih efektif dan relevan. Perubahan kurikulum di Indonesia telah melalui berbagai fase dengan tantangan unik. Meskipun setiap kurikulum bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, pelaksanaannya sering terhambat oleh kurangnya persiapan guru, sumber daya terbatas, dan regulasi yang tidak konsisten. Dengan pendekatan inklusif, kolaboratif, serta dukungan teknologi, kurikulum diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang relevan dan berkualitas.
————- *** ————–
