Surabaya, Bhirawa
Wacana meliburkan sekolah selama bulan Ramadan menimbulkan pro kontra dikalangan pemerhati pendidikan. Ada yang menilai wacana ini sebagai kesempatan dalam memperkuat nilai sosial dan moral anak. Ada juga yang menilai penguatan nilai keagamaan tanpa meliburkan sekolah justu akan lebih baik.
Pandangan tersebut diberikan pengamat Pendidikan UM Surabaya, Achmad Hidayatullah Ph.D . Menurut pria yang akrab disapa Dayat ini, wacana meliburkan sekolah selama bulan Ramadhan haruslah dipikirkan natang-matang. Jika kebijakan diambil berdasarkan asumsi bahwa fokus, produktivitas, dan motivasi akan menurun selama bulan puasa, tentu kebijakan tersebut tidak memiliki landasan epistemologis yang kuat.
“Pemerintah seolah memiliki beliefs atau keyakinan tentang pengetahuan dualistik bahwa bulan puasa adalah waktu ibadah, sedangkan pendidikan dianggap tidak mendorong kegiatan ibadah selama bulan Ramadhan,” ujarnya, Senin (6/1).
Justru, menurut dia, pendidikan yang telah dilaksanakan selama ini telah mendorong kesatuan keduanya. Bahwa aktivitas pendidikan juga mendorong siswa untuk beribadah. Dalam profil pelajar Pancasilapun, karakter yang ingin diintegrasikan dalam pelajaran juga memuat nilai-nilai agama. Bahkan, Dayat menilai program baru Mendikdasmen yang memuat 7 kebiasan anak hebat ini memuat tentang ibadah. Artinya, pemerintah tidak perlu memisahkan antara ibadah dan pendidikan. Seolah Ramadhan menjadi waktu untuk belajar agama dan sekolah diliburkan.
“Kalau alasannya terkait motivasi dan tingkat fokus siswa untuk belajar agama selama Ramadan tidak memiliki cukup dukungan bukti rasional dan empiris yang kuat. Kebijakan apapun mestinya didasarkan pada rasio dan bukti empiris yang kuat. Belum ada bukti ilmiah bahwa masuk sekolah atau tidak libur sekolah selama ramadhan menurunkan motivasi dan fokus belajar untuk belajar agama,” tegasnya.
Sebaliknya, dengan kebijakan liburan penuh selama bulan puasa, lingkungan pendidikan akan menjadi lebih pasif dan tidak menjadi ruang stimulus untuk membentuk perilaku dan kemampuan siswa. Bahkan bisa jadi kebijakan libur penuh tersebut dapat melemahkan self-efficacy/ kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan untuk menjadi produktif atau belajar selama puasa yang melibatkan tantangan fisik seperti rasa haus dan lapar.
Sebaiknya, kata Dayat pemerintah mengkhawatirkan dunia digital yang mengancam para siswa selama libur ramadhan. Karena, jika sekolah libur penuh, siswa lebih banyak bermain hp yang justru menurut studi empiris menciptakan prasaan cemas dan kesendirian.
“Era kebijakan libur sekolah masa presiden Gus Dur tidak bisa dijadikan acuan, karena zaman sekarang sudah berubah dengan kehadiran teknologi digital. Dengan sekolah tetap berlangsung maka siswa akan lebih terarah untuk belajar dan beribadah daripada waktu mereka libur dan banyak watu kosong, jiwa mereka terenggut dunia digital,” paparnya.
Penilaian lain juga diutarakan, Guru Besar bidang Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Tuti Budirahayu Dra MSi. Ia mengatakan sepakat dengan rencana kebijakan meliburkan sekolah selama ramadhan. Ia berpendapat, kebijakan tersebut akan memberikan banyak manfaat.
“Dari sisi penguatan karakter, anak-anak bisa beribadah dengan tenang di rumah atau di masjid. Hal itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi siswa. Khususnya, dalam hal memberikan penguatan jiwa atau rohani siswa. Tidak hanya itu, bonding atau ikatan antara anak dengan orang tua dan keluarga juga semakin kuat,” tuturnya.
Penerapan kebijakan tersebut tentu saja akan membawa dampak pada bidang pendidikan dan akademik. Menurut Prof Tuti, dari perspektif pendidikan, momen liburan ini dapat menjadi kesempatan bagi siswa untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan moral.
“Saya rasa, jika libur Ramadan ini dapat termanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan dapat meredam berbagai perilaku negatif yang selama ini dilakukan siswa melalui berbagai bentuk kekerasan atau bullying antar teman di sekolah,” ujar Dosen FISIP UNAIR itu.
Meski demikian, ia juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak kurang baik pada aspek akademik. Libur panjang dapat menghambat pencapaian target yang telah terancang oleh institusi pendidikan. Oleh karena itu, Prof Tuti menyarankan penambahan jam belajar sebelum atau setelah libur panjang sebagai solusi yang lebih efektif.
“Atau, kegiatan belajar yang biasanya berlangsung selama Ramadan dapat beralih ke bentuk penugasan lain yang memungkinkan siswa mengerjakannya di rumah dengan jadwal belajar yang lebih fleksibel sesuai kondisi mereka,” imbuhnya.
Selain itu, Prof Tuti juga menyoroti berbagai tantangan yang akan terjadi apabila kebijakan tersebut berlangsung. Tantangan tersebut meliputi target kurikulum sekolah hingga pengelolaan siswa non-muslim atau sekolah berbasis non-agama saat libur panjang berlangsung.
“Tetapi, hal itu bisa teratasi dengan model pembelajaran online. Namun, beban belajarnya tidak boleh terlalu banyak dan tidak mengganggu kegiatan beribadah siswa. Selain itu, untuk sekolah yang berbasis non-agama dapat memilih untuk mengikuti sistem libur Ramadan atau mereka mengelola sendiri jadwal sekolah dan belajarnya,” paparnya.
Lebih lanjut, Prof Tuti menyarankan strategi untuk selalu mempertahankan kerja sama antara tenaga pengajar dengan orang tua. Dengan tujuan agar ritme belajar murid terjaga dan tidak menurun setelah libur panjang berlangsung.
“Kerja sama antara guru dan orang tua harus kuat untuk memastikan pemantauan dan evaluasi hasil belajar siswa selama Ramadan berjalan efektif. Pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran secara daring selama masa Covid-19 dapat menjadi acuan. Oleh karena itu, menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh bisa menjadi mekanisme yang relevan,” pungkasnya. [ina.wwn]
