Oleh :
Anna Luthfie
Presidium Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Surabaya & Founder Sygma Research and Consulting
Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi pasangan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Inilah pasangan pertama yang mengkombinasikan dua generasi yang berbeda. Sebelum mereka dilantik, perbincangan soal postur kabinet pun sudah berkembang.
Tak heran jika kemudian setelah dinyatakan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, perbincangan publik sudah mengarah pada soal kabinet yang akan menduduki pos-pos kementerian.
Perbincangan pun mengarah pada politik akomodasi dari Prabowo untuk menampung semua kekuatan politik pendukungnya dalam jajaran pemerintahan. Tidak heran jika kemudian muncul upaya mengubah ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan, terutama dalam hal rencana penambahan jumlah kementerian. Puncaknya adalah langkah DPR mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, terutama terkait pasal jumlah kementerian.
Terlepas jumlah dari kementerian, isu yang semestinya dikuatkan adalah urgensi kebutuhan bangsa ini akan hadirnya pemerintahan ahli atau “Zaken Cabinet”. Tidak bisa dipungkiri bahwa di satu sisi presiden terpilih akan mempertimbangkan berbagai faktor politik dalam membentuk kabinetnya. Ini termasuk memperhitungkan dukungan partai politik pendukung, serta upaya untuk memperkuat koalisi politiknya.
Namun, di sisi yang lain, pemerintahan baru tidak bisa menutup mata pada problem bangsa ini yang makin akut. Prabowo harus mencari orang-orang yang dianggapnya memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan untuk berkontribusi dalam pemerintahan, termasuk memperhitungkan calon dari berbagai latar belakang dan kepentingan politik.
Sepertiny halnya makna “Zaken” yang merujuk pada kelompok atau individu tertentu yang memiliki potensi untuk menjadi anggota kabinet, peluang mereka akan bergantung pada berbagai faktor seperti reputasi, pengalaman, dan dukungan politik yang dimiliki oleh mereka di kalangan masyarakat dan politisi.
Meksipun demikian, menyeimbangkan dengan kekuatan politik yang menopang kemenangan Prabowo-Gibran tetap tak bisa diabaikan. Bagaimanapun faktor keseimbangan dan representasi politik tetap penting. Hal ini untuk mencatat bahwa dalam pembentukan kabinet, presiden juga berusaha untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara berbagai kepentingan politik dan latar belakang masyarakat, untuk memastikan pemerintahan yang inklusif dan efektif.
Jadi, peluang Prabowo untuk membentuk “Zaken Cabinet” atau melibatkan individu atau kelompok yang ahli di bidangnya akan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di masa depan dan faktor-faktor lain yang terlibat dalam pembentukan kabinet pemerintahannya.
Potensi kabinet ahli
Setidaknya potensi prabowo membentuk kabinet ahli akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu pertama, keahlian dan pengalaman. Bisa jadi Prabowo mencari individu yang memiliki reputasi dan pengalaman yang luas dalam bidang mereka masing-masing. Contohnya bisa termasuk ekonom, diplomat, ilmuwan, ahli hukum, tokoh pendidikan, dan lain-lain, tergantung pada kebutuhan pemerintahan.
Faktor kedua adalah dukungan partai politik. Pembentukan kabinet ahli biasanya memperhitungkan dukungan dari partai politik pendukung Prabowo, serta upaya untuk memperkuat koalisi politiknya. Ini bisa mempengaruhi siapa yang dipilih untuk berada dalam kabinet. Faktor ketiga adalah solusi tantangan khusus. Sebuah kabinet ahli dirancang untuk memberikan solusi atas tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi negara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keamanan. Ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan ahli dari berbagai latar belakang.
Faktor keempat, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus menempatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota kabinet ahli untuk memastikan bahwa mereka dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan hanya faktor politik semata.
Pada akhirnya, pembentukan kabinet ahli dalam pemerintahan Prabowo akan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, strategi pemerintahan, serta tujuan dan visi yang ingin dicapai oleh presiden dan pemerintahannya. Namun, terlepas dari itu semua, tantangan masalah kebangsaan, seperti disrupsi ekonomi, kemiskinan, pendidikan, dan tak kalah penting adalah bonus demografi menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo dalam membentuk pemerintahan nanti.
————— *** —————-
