DPRD Kota Malang, Bhirawa
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang menyampaikan usulan yang berasal dari hasil serapan aspirasi masyarakat untuk mendukung pembangunan yang merata.
Fraksi PKS secara konsisten menggunakan mekanisme Pokir sebagai alat untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat Kota Malang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Sejumlah program prioritas yang diusulkan mencakup peningkatan sarana infrastruktur, penguatan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, H. Indra Permana, dalam keterangannya menyatakan bahwa Pokir merupakan bentuk nyata peran representatif anggota dewan terhadap masyarakat yang diwakilinya.
“Pokir bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Karena itu, kami mendorong agar anggaran difokuskan untuk hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pelatihan UMKM, bantuan modal, serta perbaikan drainase dan jalan lingkungan,” terang Indra.
Penguatan UMKM
Lebih dari 100 pelaku UMKM akan diberdayakan melalui pelatihan manajemen usaha, akses pemasaran digital, dan bantuan peralatan produksi. Program ini menargetkan pelaku usaha di kelurahan-kelurahan dengan angka pengangguran dan kemiskinan tinggi.
Perbaikan Infrastruktur Lingkungan
Pembangunan dan perbaikan jalan kampung, drainase, serta penerangan jalan umum menjadi salah satu aspirasi terbanyak yang disuarakan warga saat kegiatan reses.
Fraksi PKS mengusulkan anggaran untuk titik-titik rawan banjir dan kawasan padat penduduk. Anggota Fraksi PKS juga mengajukan program beasiswa bagi pelajar kurang mampu, serta pengadaan alat kesehatan sederhana untuk posyandu dan puskesmas pembantu di kawasan pinggiran.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program Pokir. Menurut Indra, pihaknya mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengawasan agar Pokir betul-betul menjadi milik rakyat.
“Pokir adalah aspirasi rakyat, bukan proyek elit. Maka kami terbuka menerima masukan dan pengawalan dari masyarakat maupun lembaga kontrol seperti media dan LSM,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi Pokir PKS tahun anggaran 2024 juga diapresiasi oleh masyarakat. Misalnya, Kelurahan Oro-Oro Dowo telah menerima pengadaan perangkat sound system untuk kegiatan kemasyarakatan, yang disampaikan langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji.
Dengan semangat “berkhidmat untuk rakyat”, Fraksi PKS berharap Pokir 2025 dapat memberi dampak positif yang luas, terutama bagi warga yang selama ini masih belum banyak tersentuh pembangunan.
Melalui Pokir, Fraksi PKS ingin memastikan bahwa setiap suara masyarakat terutama dari kelompok rentan dan marjinal didengar dan ditindaklanjuti secara konkret.
Dengan demikian, DPRD benar-benar menjadi jembatan yang efektif antara aspirasi rakyat dan kebijakan pembangunan daerah. [mut.dre]