Rapat Rakorwil PKFI Jawa Timur, pelantikan pengurus wilayah dan pengurus cabang kabupaten-kota seluruh Jatim periode 2024-2029 di Sidoarjo. Kamis (21/11).
Sidoarjo. Bhirawa.
Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Jawa Timur mendorong agar ada redistibusi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). PKFI Jawa Timur juga mendorong agar BPJS Kesehatan membuat regulasi redistribusi. Sehingga peran klinik swasta bisa ditingkatkan.
Hal ini diungkapkan Ketua PKFI Jawa Timur dr Agung Mulyono di sela-sela Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PKFI Jawa Timur, Kamis (21/11). Kegiatan ini juga sekaligus pelantikan pengurus wilayah dan pengurus cabang kabupaten-kota seluruh Jawa Timur periode 2024-2029 di Sidoarjo.
“Banyak puskesmas yang kekurangan dokter, sehingga sudah saatnya diredistribusi agar peran klinik swasta ditingkatkan. Selain itu, faskes primer atau puskesmas sudah terlalu banyak disubsidi. Seperti gaji dokter, perawat, obat-obatan, peralatan, dan lain-lainnya,” kata Agung Mulyono.
Agung berharap dengan adanya redistribusi, kapitasi anggota PKFI Jatim meningkat. Kapitasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP per bulan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar. Pembayaran ini dilakukan di muka, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
“Kita berharap agar anggota PKFI Jawa Timur kliniknya jangan sampai tutup. Selama ini antara klinik dari anggota PKFI dengan puskesmas masih njomplang. Rata-rata peserta BPJS Kesehatan dibawah 5 ribu peserta tiap klinik,” tambah Agung Mulyono yang juga anggota DPRD Jawa Timur ini.
Agung Mulyono juga mengungkapkan agar puskesmas bisa berbagi kapitasi dan tupoksi dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas untuk tindakan promotif dan preventif. Sedangkan klinik swasta menjalankan fungsi kuratif. Dia juga berharap agar BPJS Kesehatan mendorong digitalisasi layanan primer, sehingga akan semakin cepat melayani keluhan kesehatan di masyarakat. “Masyarakat boleh pindah ke klinik tiap 3 bulan sekali jika dirasakan layanan di puskesmas kurang bagus. Ini mengacu UU JKN,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto mengatakan bahwa FKTP merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan primer. “Oleh karena itu, jika usaha klinik bapak dan ibu sekalian kuat, maka layanan kesehatan kepada masyarakat dalam penanganannya akan lebih mudah,” ujar Benny Sampirwanto yang mewakili Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono, sekaligus membuka acara ini.
Benny berharap pengurus PKFI Jatim periode 2024-2019 dapat merumuskan langkah-langkah konkret dan inovatif dalam upaya mewujudkan integrasi dan kolaborasi fasilitas kesehatan.”Serta segera tercapainya tujuan peningkatan azas kesehatan bagi masyarakat Jawa Timur,” imbuhnya.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan kerja sama antara PKFI Jawa Timur dengan PT Pos Indonesia. Ada delapan kabupaten di Jawa Timur yang diuji coba untuk pelayanan pengantaran obat dari klinik anggota PKFI dengan PT Pos Indonesia.”Hanya biaya delivery yang kami upayakan murah sekali dan sangat terjangkau sehingga tidak membebani pasien atau peserta layanan kesehatan,” ungkap Executive Vice President Regional V Pos Indonesia Fahdian Yunardi.
Acara ini juga diselingi dengan pemberian penghargaan kepada beberapa anggota PKFI Jawa Timur yang berprestasi .(hel.kus).
