Tekankan Kerja Sama dengan Stake Holder dan Suskseskan Pilkada Serentak
Pemprov, Bhirawa
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono resmi melakukan perpanjangan jabatan delapan (8) Penjabat Bupati/Wali kota serta mengangkat 13 penjabat sementara (Pjs) untuk menjalankan tugas bupati/ wali kota selama masa kampanye pilkada serentak 2024.
Dalam sambutannya, Adhy mengatakan, pelantikan Pj Bupati dan Walikota ini dilakukan berdasarkan pasal 14 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2024. Sesuai aturan yang berlaku, masa jabatan Pj Bupati dan Pj walikota adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
“Mulai sekarang saudara mengemban tugas dan tanggungjawab mengawal pembangunan dan Pilkada serentak di wilayah masing-masing sampai dilantiknya kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024,” kata Adhy Gedung Negara Grahadi pada Selasa, (24/9).
Delapan Pj yang diperpanjang tersebut termasuk pergeseran Pj Wali Kota Probolinggo , Nurkholis sebagai Pj Bupati Pasuruan . Sementara Andriyanto yang sebelumnya menjadi Pj Bupati Pasuruan dilantik menjadi Pj bupati Bojonegoro. Sedangkan Heru Suseno , diperpanjang sebagai Pj Bupati Tulungagung, seperti usulan DPRD setempat.
Terkait pelaksanaan tugas Penjabat bupati/wali kota , Adhy mengingatkan agar masing-masing Pj memahami tugas dan wewenang yang tercantum dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) UUD no 23 tahun 2014.
Salah satunya yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diterapkan bersama DPRD.
“Secara khusus, saya meminta kepada pimpinan DPRD serta forum koordinasi pimpinan daerah masing-masing serta seluruh stakeholder agar menjalin koordinasi dan kontribusi yang konstruktif untuk memelihara situasi kondusif, aman dan tertib sehingga penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar,” ungkap Adhy.
Tidak hanya itu, beberapa tugas dan tanggungjawab Pj Bupati dan Walikota terkait pembahasan dan penyusunan anggaran dalam RAPBD 2025 juga dipesankan Adhy agar dikawal dengan baik. Agar kepala daerah yang nantinya terpilih sudah memiliki kiblat dalam melaksanakan berbagai program yang sudah direncanakan.
“Saya minta seluruh Pj walikota dan Pj bupati berkoordinasi dengan baik bersama mitra kerja, yakni DPRD di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Dan yang tak kalah penting, Adhy menambahkan pentingnya peran Pj walikota dan Pj bupati untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah masing-masing jelang Pilkada serentak 2024.
Ia meminta agar seluruh penjabat kepala daerah mampu memanfaatkan seluruh aset, fasilitas dan Sumber Daya Manusia agar berjalan dengan baik dan tidak bersentuhan dengan menguntungkan salah satu calon dalam Pilkada serentak.
“Netralitas ASN perlu kita jaga supaya nantinya kepala daerah yang dipilih sesuai dengan amanat dan hati nurani masyarakat,” tegasnya.
Sementara terkait Pjs kepala daerah yang bertugas selama dua bulan , Adhy berpesan agar kehadiran Pjs ini tidak merepotkan tuan rumah atau sekretariat daerah setempat.
Salah satunya terkait rumah dinas selama menjabat di daerah. Adhy berharap, Pjs bisa menempati rumah lain selain rumah dinas bupati/ wali kota.
“Tugasnya cuma dua bulan, jadi jangan menanyakan rumah dinas. Karena bupati ini hanya cuti, dan biasanya kalau cuti barang-barangnya tidak dipindahkan,” pesan Adhy saat mengukuhkan 13 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/ Walikota dan penyerahan SK perpanjangan 8 Penjabat (Pj) bupati di Gedung Negara Grahadi, Selasa (24/9).
“Cari rumah lain yang lebih bagus dari rumah (dinas) bupati. Saya pun belum pernah menggunakan fasilitas gubernur,” sambung Adhy.
Adhy juga menyampaikan, meskipun periode menjabat cukup singkat 23 November tahun 2024, Adhy berharap agar Pjs dapat bertanggung jawab untuk melanjutkan roda pemerintahan.
Adhy juga berpesan ketika menjalankan pemerintahan, untuk terus memastikan tidak adanya pemanfaatan aset atau fasilitas negara untuk kepentingan selama kampanye pilkada.
“Harapan kami kepada seluruh stakeholders, saya harap dukungan dan partisipasi aktif terhadap pelaksanaan tugas yang bersangkutan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar demi kepentingan masyarakat dan pemerintah,” imbuhnya.
Diakhir, Adhy juga menegaskan bagi seluruh Pj maupun Pjs untuk tetap menjaga netralitas selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Saya minta untuk memastikan bahwa semua aset, SDM, program dan anggaran, tidak boleh bersentuhan dengan kepentingan pemenangan dari kontestan Bupati/ Walikota,” tutur dia.
Adhy, ketiga belas Penjabat Sementara Bupati/Walikota yang diusulkan sudah sesuai, karena aturannya harus diusulkan Gubernur atau Kemendagri dan harus berasal dari Pejabat Tinggi Pratama Provinsi atau Kemendagri.
“Tugasnya adalah memimpin di wilayahnya. Bagi Kepala Perangkat Daerah yang menjabat sebagai Pjs juga perlu memantau tugas sebelumnya karena bagaimanapun roda pemerintahan, pembangunan, kebijakan tetap berjalan,” pungkas Adhy. [tam.hil.wed.hud.gat]
Perpanjangan 8 Pj Bupati:
- Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto
- Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto
- Pj Bupati Bangkalan Arief Moelia Edie
- Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna
- Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno
- Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni
- Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto
- Pj Bupati Pamekasan Masrukin
13 Pjs Bupati / Wali Kota:
- Tiat Surtiati Suwardi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov Jatim : Pjs Bupati Ngawi
- Mhd Aftabuddin Rijal Uzzaman, Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Jatim : Pjs Bupati Situbondo
- Imam Hidayat, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Jatim : Pjs. Bupati Jember
- Joko Irianto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Jatim : Pjs. Bupati Ponorogo
- R. Heru Wahono Santoso, Kepala Bakorwil Wilayah I Madiun : Pjs. Bupati Kediri
- Dyah Ayu Ermawati, Kepala DPMPTSP : Pjs Bupati Trenggalek
- Akh. Jazuli, Asisten Administrasi Umum Setda Jatim : Pjs Bupati Mojokerto.
- Budi Sarwoto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Pjs Bupati Pacitan
- Agung Subagyo, Kepala Bakorwil Wilayah II Bojonegoro : Pjs. Bupati Tuban
- Muhammad Isa Anshori, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan : Pjs. Bupati Sidoarjo
- Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan : Pjs. Bupati Blitar
- Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Prov Jatim : Pjs. Walikota Surabaya
- Lilik Pudjiastuti, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jatim : Pjs Walikota Pasuruan.
