Kota Malang, Bhirawa
Suasana di depan Balaikota Malang, Rabu (15/10) pagi kemarin, dipenuhi ratusan santri bersarung yang menyuarakan keresahan mereka terhadap tayangan televisi yang dinilai mencederai martabat pesantren. Di tengah barisan massa, hadir Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, yang turut menyampaikan sikap tegasnya.
Hikmah menyatakan, salah satu tayangan di stasiun televisi Trans7 telah menunjukkan ketidakpahaman mendasar terhadap dunia pesantren. Tayangan tersebut, menurutnya, tidak hanya keliru secara narasi, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik dalam memahami kehidupan santri dan kiai.
”Trans7 tidak memahami dunia pesantren. Mereka menilai hanya dari permukaan, membangun logika sendiri tanpa memahami nilai, tradisi, dan kultur pesantren,” ujar Hikmah Bafaqih di hadapan para pendemo.
Sebagai orang tua dari seorang santri di Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Hikmah menegaskan bahwa kehidupan pesantren tidak bisa dinilai dari sudut pandang luar semata. Di balik setiap tradisi dan aturan, tersimpan filosofi mendalam tentang penghormatan terhadap ilmu dan guru.
”Ketundukan santri kepada kiai bukan bentuk penindasan. Itu adalah riyadhah, latihan jiwa, agar ilmu yang dipelajari menjadi berkah dan bermanfaat,” tegasnya.
Hikmah juga menyoroti bahwa relasi antara santri dan kiai dibangun atas dasar kasih sayang, keikhlasan, dan pengabdian. Karena itu, framing negatif dari media yang tidak memahami nilai spiritual tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman luas di masyarakat.
Didampingi oleh anggota DPRD Arif Wahyudi, Anas Muttaqin, serta Walikota Malang Wahyu Hidayat, Hikmah mendesak Trans7 untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, khususnya kepada KH. Anwar Mansur dan Pondok Pesantren Lirboyo yang disebut dalam tayangan tersebut.
”Atas nama para santri di seluruh Indonesia, kami mendesak Trans7 untuk meminta maaf secara terbuka. Ini bukan sekadar masalah etika, tapi soal penghormatan terhadap lembaga yang telah mencetak jutaan generasi bangsa,” ucapnya.
Gelombang reaksi terhadap tayangan tersebut terus bergulir dari berbagai kalangan, terutama komunitas pesantren. Banyak pihak menilai bahwa media massa seharusnya lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan budaya lokal.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya siap mengawal tuntutan para santri di Kota Malang. Wali Kota yang kerap disapa Pak Mbois itu bahkan secara langsung turut menemui masa aksi. ”Kami siap mengawal tuntutan para santri di Kota Malang,” tuturnya. [mut.fen]