Khofifah Indar Parawansa bersapa dengan ribuan karyawan pabrik pengolahan udang.
Achmad Tauriq Imani – Harian Bhirawa
Surabaya, Bhirawa.
PELAKU usaha produk peternakan semakin banyak, namun hal itu tidak diimbangi dengan adanya kemudahan akses atau legalitas. Sehingga banyak tumbuh pelaku usaha produk olahan rumahan yang tidak sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP).
Hal inilah yang akhirnya muncul di pasar-pasar produk olahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari sisi halal maupun komposisi produknya sehingga dapat membahayakan jika dikonsumsi.
Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengungkapkan bahwa memang pada dasarnya perlu adanya edukasi, sosialisasi maupun pendampingan bagi para pelaku usaha produk olahan peternak khususnya bagi para UKM agar mengerti dan paham aturan Standarnya.
“Perlu ada sosialisasi atau pelatihan terkait penyimpanan, kemasan yang baik seperti apa dan harus ada pendampingan terkait hilirisasinya seperti apa untuk bisa mendapatkan sertifikat halal pada produknya sehingga terjamin. Dan juga sampai sejauh mana tingkat kebersihannya, higienisnya bisa terjamin dengan baik. Karena itu menjadi paling penting untuk produk yang khususnya dari olahan daging,” terangnya.
Adik menambahkan awalnya dari Kadin sudah melakukan sosialisasi bersama bersama teman-teman UKM yang ada dan memiliki produk daging olahan , tapi saat ini pihaknya tidak begitu masif karena kadang ada pelaku usaha yang datang ke kantor Kadin untuk menanyakan perihal menyimpan produk olahan, bahkan ada yang bertanya proses pengurusan untuk sertifikat halal.
“Untuk itu kami lakukan pendampingan untuk produknya apakah sudah terjamin halalnya, bagaimana penyembelihannya apakah sudah termasuk dalam Juleha (Juru Sembelih Halal). Bahkan kita juga melakukan pendampingan dalam hal pemasaran baik antar provinsi hingga ke luar negeri,” katanya.
Menurut Adik, pihaknya sudah beberapa kali membantu para usaha produk olahan ini bisa menjual produknya ke luar negeri, salahsatunya di Australia.
“Memang tidak mudah untuk berjualan produk ke luar negeri, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk itu kami mengimbau kepada para pengusaha untuk selalu menerapkan SOP agar produknya bisa bersaing dan juga layak dikonsumsi,” ujarnya.
Sebab, produk olahan saat ini sudah banyak beredar di pasaran baik dari usaha perusahaan maupun rumahan yang sudah berbentuk kemasan atau curah. Namun, apakah produk olahan baik seperti sosis, nugget maupun lainnya yang dipasarkan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.
“Perlu adanya kolaborasi dengan badan pengawas serta Disperindag juga terkait dengan produk-produk yang beredar. Kekurangan tenaga dari Disperindag inilah yang jadi kendala sehingga banyak produk olahan yang beredar. Selain itu, seharusnya produk olahan seperti sosis, nugget dan lainnya tentunya harus ada lisensi standar SNI sehingga untuk bahan tambahannya tidak boleh melebihi dan layak untuk dikonsumsi,” terangnya.
Apalagi produk tersebut sudah masuk ke swalayan, pastinya bahan-bahan tambahnya harus diperhatikan.
“Masa kadaluarsa produk olahan khususnya daging itu sekitar 6 bulan bila sudah dikemas. Untuk itu diperlukan edukasi supaya baik dari para usahanya dan yang mengkonsumsi ini paham. Produk olahan mana yang layak dibeli dan dikonsumsi sehingga aman bagi keluarga,” bebernya.
Beredarnya produk olahan curah yang beredar di pasaran, menurut Andik diperlukan adanya pengawasan yang ketat.
“Kita kan tidak tahu, bahan baku darimana, pengelolaannya seperti apa dan kandungannya apa saja. Karena kalau bicara produkkan dimulai dari bahan baku, carinya bahan baku dimana setelah itu masuk kedalam penyimpanan sebelum diproduksi baru setelah itu diolah dan kemudian dikemas,” tandasnya.
Untuk itu Andik menegaskan bahwa perlu edukasi buat masyarakat terkait dengan produk olahan yang curah. “Karena yang curah biasanya jauh lebih menarik bagi masyarakat karena lebih murah dan ini yang perlu diawasi untuk produk-produk curah,” tuturnya.
Klinik Perisai Permudah Perizinan
Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mempermudah masyarakat untuk mengurus izin berusaha. Tak Hanya menyediakan klinik Online Single Submission (OSS) di MPP Gajah Mada dan Jemput Bola Memberikan Pelayanan Sistem OSS (NIB) Tanpa Biaya (Jempol Mempesona) tetapi juga memberikan layanan melalui Klinik Terpadu Pendaftaran Perizinan Usaha Kategori Mikro Dan Kecil (Klinik Perisai).
Klinik Perisai menjadi sebuah layanan terintegrasi yang menyinergikan layanan pembuatan NIB dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), layanan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB), pendaftaran e-Katalog dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa serta layanan sertifikat halal dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag).
Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro menyampaikan bahwa mayoritas pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil di Kota Mojokerto bergerak dalam bidang makanan dan minuman, hal inilah yang menjadi latar belakang untuk menyatukan layanan tersebut dalam satu tempat.
“NIB adalah syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Sedangkan untuk menjamin makanan itu halal dan aman untuk dikonsumsi maka juga harus ada sertifikat halal dan P-IRT, karena saat ini semua sudah dapat diakses secara online maka untuk mempermudah prosesnya kita tambah satu tempat khusus untuk memberikan layanan konsultasi selain pada masing-masing instansi,” terangnya.
Mas Pj, sapaan Ali Kuncoro mengatakan meski sudah ada Klinik Perisai pelayanan untuk NIB dalam program Jempol Mempesona masih terus berlanjut, karena saat ini sasaran untuk NIB tidak hanya kegiatan berusaha milik warga Kota Mojokerto tetapi juga setiap kegiatan berusaha yang ada di Kota Mojokerto.
“Jemput Bola untuk pembuatan NIB masih terus berlangsung, waktunya juga bergiliran antar kelurahan, karena saat ini sasarannya untuk setiap kegiatan berusaha di Kota Mojokerto,” ujarnya.
Sementara itu, bagi setiap pelaku usaha mikro dan kecil dapat berkunjung ke klinik perisai setiap hari kerja untuk mengurus NIB. Sementara untuk pengurusan P-IRT dan Sertifikat Halal dari Kemenag layanan tersedia pada hari Selasa dan Kamis.
UMKM Naik Kelas
Demi mewujudkan UMKM Jatim naik kelas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Jatim yang dipimpin Endy Alim Abdi Nusa mempunyai semangat dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur naik kelas.
Endy pun menginventarisir berbagai masalah yang ada. Dirinya mendengarkan permasalahan yang ada dari para pelaku Koperasi. Dan juga mendengarkan dari para pelaku UKM.
“Apa sih kendala mereka ? Sehingga tujuan utama Pemerintah (presiden Jokowi) khsususnya Kementerian Koperasi, agar UMKM ini bisa naik kelas. Itu kuncinya,” ucapnya.
Endy yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Jatim ini mengaku, pihaknya sudah mengumpulkan dan mengiventarisir masalah ini. Sehingga saat ini Endy pun berusaha untuk menyusun kebijakan untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
Guna mendukung itu semua, Endy mengaku akan berkonsolidasi di internal OPD nya. Tentunya dengan anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pihaknya bisa memprioritaskan program-program unggulan yang berdampak maksimal.
Sehingga dengan hal itu, persoalan-persoalan yang ada di Koperasi dan UKM bisa ditangani sesuai skala prioritas. Dengan alokasi anggaran yg efektif dan efisien pihaknya akan memaksimalkan program yang menjadi prioritas.
“Dari semua anggaran yang ada, tentunya Bapak Gubernur dan Bapak Sekda harus memilah program-program yang ada sesuai skala prioritas, mana dulu prioritasnya. Kita juga membantu, karena kita tahu bahwa tulang punggung ekonomi di Jawa Timur, bahkan nasional itu adalah UMKM dan Koperasi,” tutur Endy.
Hal itulah yang akan pihaknya sampaikan ke Gubernur dan Sekda. Supaya nantinya program-program atau anggaran yang bisa kita kelola di Dinas Koperasi, kita arahkan ke program-program yang tepat sasaran. Dan yang terpenting adalah outputnya jelas.
“Otomatis kalau UKM ini jalan dan Koperasi juga jalan, maka ekonomi juga akan semakin berkembang,” harapnya.
Dan kurang iga bulan lagi menginjak tahun 2025, Endy akan mengevaluasi program-program mana yang tidak berjalan. Sehingga Endy mengaku sekarang ini sifatnya meneruskan apa saja program-program yang kemarin belum terlaksana.
“Nantinya akan kita laksanakan semua. Sekaligus juga perbaikan mana yang kira-kira kurang tepat sasaran. Sehingga bisa kita benahi programnya dan diarahkan kemana sasarannya,” tandasnya.
Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur berupaya memfasilitasi pelaku usaha binaan untuk memperkenalkan produk dengan menggelar Bazar Produk Kelautan dan Perikanan dihalaman kantornya beberapa waktu lalu.
Kegiatan bazar ini merupakan kegiatan rutin dan dalam satu tahun ada empat kali. Untuk triwulan ketiga dilakukan pada bulan Agustus. Kali ini bazar diikuti 40 UKM dan 2 UPT juga Dharma Wanita Persatuan turut berpartisipasi.
Kepala DKP Jatim, Isa Ansori menyampaikan, banyak warga masyarakat maupun pegawai di OPD lainnya yang selalu menunggu kehadiran bazar tersebut.
“Jadi bazar ini merupakan salah satu upaya membuka akses pasar dan memperkenalkan produk tersebut agar semakin dikenal,” tandasnya.
Selain itu, harga produk kelautan dan perikanan. yang ditawarkan merupakan harga subsidi sehingga banyak masyarakat semakin antusias untuk membelinya.
“Sebelum datang saja, pembeli sudah menunggu,” katanya.
Produk kelautan dan perikanan yang dibawakan pelaku usaha atau UKM beraneka ragam. Mulai dari produk segar, berupa masakan, jajanan, hingga produk frozen.
“Ada beberapa perusahaan unit pengolah ikan juga hadir. Mereka juga membantu dan mendukung kegiatan kami dalam setiap kegiatan,” katanya juga berharap, ke depan semakin banyak produk olahan jenis ikan yang ditampilkan.
Hilirisasi Bantu Investasi Jawa Timur Tembus Rp145 Triliun
Realisasi investasi di Jawa Timur (Jatim) secara kumulatif pada 2023 tembus Rp145,1 triliun. Perhitungan itu terlihat dari meningkatnya investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jatim.
Sedangkan menurut data rilis yang disampaikan Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, pada 24 Januari 2024, realisasi PMA dan PMDN Jatim di Triwulan IV 2023 mencapai Rp45 triliun.
Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim menyatakan, realisasi investasi Jatim secara kumulatif pada 2023 telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Realisasi investasi Jatim melampaui target RPJMD, juga melampaui target capaian investasi nasional,” jelas Khofifah.
Khofifah menyatakan, capaian realisasi investasi tahun 2023 secara year on year (yoy) meningkat 31,5 persen dari tahun 2022. Peningkatan terjadi pada realisasi PMA yang mencapai 56,3 persen dan PMDN) mencapai 14,7 persen.
“Fenomena yang sama juga terlihat pada data triwulanan realisasi investasi periode Oktober- Desember 2023 Triwulan IV 2023 yang mencapai Rp45 triliun atau meningkat sebesar 45,6 persen (yoy) dan 15,7 persen (quartal-to-quartal),” paparnya.
Khofifah menilai itu setara 129,6 persen dari target Perubahan RKPD 2023, sebesar Rp112 triliun, atau setara 115,2 persen dari target nasional yang dipatok Rp126 triliun.
“Realisasi investasi tahun ini menyerap tenaga kerja sebanyak 236.769 orang dengan rincian 1.284 tenaga kerja asing dan 235.485 orang tenaga kerja indonesia,” katanya.
Khofifah menyebut, lonjakan realisasi investasi tahun ini tidak lepas dari tingginya realisasi proyek hilirisasi yang tercatat Rp52,1 triliun atau setara 35,9 persen dari realisasi investasi tahun 2023.
“Perlu digarisbawahi bahwa proyek hilirisasi tidak hanya smelter tembaga, namun juga termasuk proyek industri kayu dan turunannya, industri kimia farmasi dan turunannya serta perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan beserta industri pengolahannya,” tandasnya.
Adapun hilirasi yang dimaksud Khofifah antara lain, hilirisasi batu bara dengan PMA mencapai US$ 2.612 juta, dan PMDN mencapai Rp3.206, 5 miliar, hilirisasi minyak bumi dan gas alam dengan PMA mencapai US$ 297,4 juta.
Selanjutnya, PMDN mencapai Rp2.661,8 miliar, juga hilirisasi perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan (PKPK) dengan PMA mencapai US$ 159,4 juta dan PMDN mencapai Rp4.667,2 miliar.
“Hilirisasi yang terus kita dorong sesungguhnya sudah inline dengan kebijakan dari pemerintah pusat, dan realisasi sektor hilirisasi mencapai 35,9 persen dari total realisasi tahun 2023,” imbuhnya.
Japfa Perkuat Segmen Hilirisasi
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Japfa) dilaporkan bahwa Japfa telah mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp51,18 triliun pada 2023, naik 4,5% secara year-on-year (yoy). Pada angka neraca, total aset naik dari Rp32,69 triliun pada 2022 menjadi Rp34,11 triliun pada 2023. Adapun belanja modal (capex) perseroan dilaporkan mendekati nilai belanja modal di 2022, yakni di angka Rp1,98 triliun. Seperti yang dikutip troboslivestock.com.
Direktur Japfa, Leo Handoko Laksono menyampaikan, di tengah tantangan yang terjadi di 2023 yakni kelangkaan bahan baku dan fluktuasi harga live bird, Japfa tetap fokus dalam menjalankan strategi bisnisnya. “Upaya efisiensi di berbagai bidang, penggunaan bahan baku alternatif hingga pengoptimalan utilisasi kapasitas produksi berhasil menekan biaya produksi dan menjaga efektivitas kinerja perusahaan. Di samping itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menjaga keseimbangan populasi ayam pedaging (broiler) dalam negeri, Japfa telah mengekspor ke beberapa negara, termasuk ekspor perdana ayam hidup ke Singapura,” terangnya.
Ditinjau dari kontribusi penjualan kotor per segmen usaha, divisi perunggasan masih menjadi penyumbang terbesar penjualan dengan persentase mencapai 90. Segmen pakan ternak menyumbangkan penjualan sebesar 41%, disusul dengan segmen peternakan komersial sebesar 31%. Bahkan, perseroan berhasil mencatatkan kenaikan ekspor pakan unggas sebesar 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur menggelar Bazar Produk Kelautan dan Perikanan.
“Segmen usaha pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen juga berhasil mencatat pertumbuhan kinerja penjualan bersih yang cukup baik, yaitu sebesar 3,7% menjadi Rp7,9 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp7,6 triliun dengan laba mencapai Rp417,2 miliar. Segmen budidaya perairan juga dinilai masih memiliki potensi yang sangat besar. Begitu pula dengan sektor hilir yang senantiasa menawarkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ke depannya, kami akan terus berupaya memperkuat sektor hilir,” kata Leo.
Beberapa upaya strategis yang dilakukan Japfa dalam memperkuat segmen hilirnya, yakni dengan melakukan ekspansi dan pengembangan pasar, khususnya pada daerah-daerah yang masih memiliki potensi pasar yang besar. Kedua, memperluas distribusi penjualan produk dengan melakukan penetrasi ke pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan sinergi yang dilakukan dengan menggabungkan distribusi produk-produk olahan. Terakhir, Japfa melakukan berbagai program promosi guna menjaga loyalitas pelanggan dan konsumen. Langkah ini membuahkan hasil yang cukup baik, di mana perusahaan dapat mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan yang kian tajam dan pasar yang cenderung mengalami stagnasi.
Direktur Corporate Affairs PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA), Rachmat Indrajaya menjelaskan terkait dengan kendala hilirisasi produk olahan ini bisa jadi bersumber dari masyarakat itu sendiri. “Kemungkinan dari masyarakat itu sendiri, beranggapan bahwa dengan mengkonsumsi sayur, nasi dan tempe saja sudah cukup untuk keluarga. Sementara itu konsumsi ayam dan telor sangat besar manfaatnya, untuk itu perlu adanya edukasi maupun festival. Karena ada beberpaa masyarakat yang masih takut mengkonsumsi ayam broiler yang disuntik, padahal itu sudah tidak ada. Karena ayam yang sekarang itu sudah ada genetiknya sehingga tidak perlu lagi disutik dengan genetik inilah ayam jadi cepat besar,” tegasnya.
Sementara itu konsumsi protein di Indonesia sendiri masih jauh tertinggal. “Dengan negara tetangga saja kita sudah tertinggal jauh sekali. Sedangkan bahan baku di hulu untuk produksi ayam lebih dari cukup bisa dikatakan kita sudah swasembada lah kalau terkait ayam. Kami berharap masyarakat paham bahwa protein hewani itu adalah yang terbaik dan bisa didapatkan dengan mudah salahsatunya melalui ayam,” pungkas Rachmat Indrajaya. (riq.hel).
