Oleh :
M. Syaprin Zahidi, M.A.
Dosen Pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
Pada 26 Juli lalu terjadi insiden yang cukup memalukan di Forum Regional ASEAN, ketika dengan percaya diri menteri luar negeri China Wang Yi menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa dapat disimpulkan bahwa Jepang tetap berpendirian teguh pada komitmennya yang patuh terhadap kebijakan satu China. Statement Wang Yi tersebut kemudian buru-buru disanggah oleh Yoko Kamikawa yang menyatakan bahwa Menteri luar negeri China salah mengutip kata-katanya dan Kamikawa secara jelas mengungkapkan keprihatinan serius tentang semakin intensifnya aktivitas militer China di wilayah sekitar Jepang, dan menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Apa yang dilakukan oleh China tersebut selama ini dikenal sebagai diplomasi kognitif yaitu suatu strategi untuk mempengaruhi publik terkait dengan satu isu tertentu (dalam konteks ini terkait Taiwan).
Topik Diplomasi kognitif China ini sendiri secara khusus dibahas pada editorial Taipei Times yang berjudul Unmasking China’s cognitive warfare pada 9 agustus lalu. Yang menarik sebenarnya dari Diplomasi kognitif China ini adalah ini bukan pertama kalinya China melakukan aktivitas diplomasi kognitif terkait Taiwan dan sepertinya China akan terus menjalankan diplomasi kognitifnya sampai pada akhirnya Taiwan secara resmi menjadi bagian dari China. Contoh diplomasi kognitif China antara lain tertuang dalam tulisan dari Ma Chi and Yang Ying di Chinadaily dengan judul Timeline: A brief history of Taiwan yang secara jelas mengklaim bahwa Taiwan dalam sejarahnya memang merupakan bagian dari China.
Selain itu beberapa aktivitas diplomasi kognitif China ini juga dilakukan dalam bentuk kampanye global melalui resolusi PBB 2758 yang mengklaim RRC adalah satu-satunya perwakilan sah China di PBB, Pembatasan partisipasi Taiwan di WHO, narasi satu “China” yang disebarkan secara global melalui jaringan televisi RRC dan juga melalui program pertukaran pelajar dan pengajaran Bahasa mandarin di luar negeri yang sering menyisipkan pandangan politik resmi China tentang Taiwan dan masih banyak lagi aktivitas diplomasi kognitif China yang menurut penulis akan terus ditingkatkan oleh China baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
Aktivitas China tersebut nyatanya mengundang perhatian serius dari masyarakat global terutama dari para anggota parlemen beberapa negara di dunia yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) yang selama ini gusar melihat aktivitas diplomasi kognitif China terkait Taiwan. IPAC sendiri dalam sejarahnya muncul karena kekhawatiran masyarakat global terhadap sikap agresif China di beberapa bidang diantaranya pelanggaran hak asasi manusia, ekspansi militer dan manipulasi ekonomi.
Dalam konteks Taiwan sendiri ada dua poin penting yang menjadi dasar resistensi IPAC terhadap China yaitu (1) penolakan IPAC terhadap politik isolasi yang dilakukan oleh China terhadap Taiwan di forum politik global, (2) Mendukung resolusi yang menentang interpretasi China terhadap resolusi 2758 PBB.
Dari dua poin penting itulah menjadi wajar jika selama ini IPAC sangat aktif dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung Taiwan diantaranya dalam bentuk pernyataan publik dan resolusi yang rutin mengutuk China atas tindakannya yang selalu menekan Taiwan, Para anggota IPAC secara rutin melakukan advolasi di parlemen negaranya masing-masing untuk mendorong pemerintah mereka secara lebih tegas mendukung Taiwan, Menggunakan platform media sosial dan media massa untuk memantik kesadaran global terkait kondisi Taiwan dan tekanan yang dihadapi dari China, bekerja sama dengan parlemen Taiwan untuk mengkoordinasikan strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung kedaulatan Taiwan dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas rutin lainnya yang dilakukan oleh IPAC.
Namun, tentu saja aktivitas IPAC ini tidak selalu berjalan mulus contohnya ketika akan mengadakan pertemuan tahunan Aliansi Antar-Parlemen tentang China (IPAC) yang diadakan di Taiwan pada tanggal 30 Juli, beberapa anggotanya dihubungi oleh kedutaan besar Republik Rakyat China (RRC) di negara masing-masing untuk “mencoba mengintimidasi dan mencegah mereka” agar tidak pergi ke Taiwan untuk menghadiri KTT tahunan yang akan datang yang diadakan di Taipei, Taiwan. Negara asal anggota IPAC yang akhirnya mendukung Taiwan juga mendapatkan tekanan dari China contohnya Lithuania yang mendapatkan sanksi ekonomi dari China.
————- *** ————–
