Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya pelatihan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui sinergi kelembagaan antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim dan Komisi E DPRD Jatim.
Salah satu bentuk sinergi tersebut diwujudkan dalam kegiatan Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur ke UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Pasuruan, yang dilaksanakan pada Jum’at-Sabtu, 25-26 Juli 2025.
Dalam kesempatan ini, anggota Komisi E DPRD yang hadir seperti Siti Samalah, Suli Daim, Kodrat Sunyoto, Rasiyo, Cahyo Harjo Prakoso, Benjamin Kristianto, Aida Fitriati, Sriatun, Sri Untari, Hikmah Bafaqih, dan Siti Mukiyarti.
Kegiatan ini turut diikuti oleh perwakilan Bappeda Jatim, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan tenaga ahli DPRD, serta menjadi bagian dari implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi program pelatihan calon PMI.
“Kami menyambut baik dukungan dan keterlibatan Komisi E DPRD dalam penguatan sistem pelatihan tenaga kerja. UPT BLK kini bukan sekadar lembaga pelatihan, tapi pusat persiapan tenaga kerja global yang siap kerja dan terlindungi,” kata Kadisnakertrans Jatim Sigit Priyanto, saat memberikan paparan.
Sigit menyampaikan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur menjadi 3,61% per Februari 2025 menjadi salah satu indikator keberhasilan sinergi pelatihan dan penempatan kerja, termasuk ke luar negeri.
Sebagai provinsi pengirim PMI terbanyak di Indonesia, Jatim memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan para pekerja diberangkatkan secara prosedural dan profesional.
Data menunjukkan bahwa hingga Juni 2025, 32.392 warga Jatim telah diberangkatkan sebagai PMI, dengan negara tujuan utama meliputi Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
Namun tantangan besar masih harus dihadapi, antara lain, maraknya penempatan non-prosedural, ketimpangan perlakuan terhadap pekerja perempuan, banyaknya LPK ilegal, dan lemahnya koordinasi antarsektor.
Menilik hal itu maka Disnakertrans Jatim telah mengembangkan berbagai inovasi layanan untuk menjawab tantangan tersebut. Di antaranya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Counter Helpdesk di Bandara Juanda, Shelter dan pengantaran jenazah PMI, Ambulans gratis, serta Sistem digital SIMPADU PMI.
Selama tahun 2024, LTSA Jatim melayani 1.395 PMI, sedangkan Helpdesk Juanda telah membantu kepulangan lebih dari 31.000 PMI. Sebanyak 428 PMI non-prosedural telah difasilitasi pemulangannya, dan 170 jenazah PMI dikembalikan ke daerah asal masing-masing dengan dukungan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut hasil monitoring bersama Komisi E DPRD, Disnakertrans menyampaikan enam rekomendasi utama seperti penguatan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan negara tujuan, termasuk pelatihan budaya dan etika kerja, peningkatan sarana prasarana BLK, serta percepatan uji kompetensi dan sertifikasi.
Kemudian enertiban LPK ilegal dan penguatan pengawasan terhadap pelatihan calon PMI, pemekaran LTSA ke daerah kantong PMI untuk pemerataan layanan, digitalisasi dan transparansi data pelatihan dan penempatan, dan koordinasi erat antara pusat-daerah dan stakeholder PMI, seperti BP2MI, Imigrasi, dan P3MI.
“Dengan dukungan regulasi, anggaran, dan komitmen bersama, kami ingin memastikan setiap PMI asal Jatim memiliki akses terhadap pelatihan yang layak dan pelindungan yang utuh. Ini bukan hanya soal bekerja, tapi soal harga diri dan masa depan warga kita,” tutup Kadisnakertrans.
Kegiatan ini menegaskan bahwa pelindungan PMI tidak bisa diserahkan pada satu pihak semata, melainkan harus menjadi gerakan bersama lintas sektor. Melalui penguatan UPT BLK, digitalisasi layanan, dan pengawasan ketat terhadap penempatan, Jawa Timur berharap dapat terus menjadi pelopor dalam pengelolaan ketenagakerjaan migran yang manusiawi, profesional, dan bermartabat. [rac.gat]