Pemkab Situbondo, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) baru saja usai menggelar uji kompetensi atau asesmen bagi 27 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama), akhir pekan kemarin.
Kegiatan tersebut berlangsung di lantai II Pemkab Situbondo mengangkat tema pencegahan tindak pidana korupsi ini berlangsung selama dua hari.
Kegiatan asesmen atau yang dikenal dengan istilah Job Fit ini bertujuan untuk menyesuaikan antara karakteristik individu (kepribadian, keterampilan, nilai, kemampuan atau Kompetensi) dengan tuntutan, lingkungan, dan budaya suatu pekerjaan atau posisi yang diemban di OPD.
Hal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem merit di lingkungan pemerintahan Kabupaten Situbondo. “Pada hari pertama, sebanyak 13 Pejabat Tinggi Pratama mengikuti rangkaian asesmen. Mereka menjalani tes wawancara atau tatap muka langsung, simulasi kasus, hingga pengukuran kompetensi kepemimpinan yang difokuskan pada kemampuan manajerial dan karakter strategis,” jelas Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri.
Hari kedua, lanjut Samsuri, diikuti 14 pejabat lain. Para peserta tampak serius mengikuti seluruh proses evaluasi yang dipandu oleh tim asesor profesional.
Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri, menegaskan bahwa Job Fit ini merupakan bagian dari mekanisme resmi dalam menilai kapasitas pejabat dan kesesuaian dengan dinas yang mereka pimpin.
“Semua pejabat harus dievaluasi secara objektif. Asesmen ini bukan hanya rutinitas, tetapi kebutuhan untuk memastikan bahwa jabatan diisi oleh orang yang benar-benar sesuai kompetensinya,” ujarnya.
Selain itu, Samsuri juga mengungkapkan tim penguji merupakan profesional di bidangnya antara lain Kepala BKD Provinsi, Dosen UI, Lembaga Penelitian Jakarta, serta dua orang profesional akademisi dari Situbondo.
Samsuri juga menekankan bahwa penerapan sistem merit menjadi fondasi penting dalam reformasi birokrasi untuk mendukung percepatan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo.
“Kami ingin memastikan bahwa keputusan mengenai rotasi, mutasi, atau promosi jabatan harus berbasis data. Hasil asesmen ini menjadi instrumen utama dalam menentukan langkah penataan ke depan,” katanya.
Menurut Samsuri, asesmen ini tidak hanya bertujuan mengukur kemampuan teknis, tetapi juga memetakan potensi kepemimpinan para pejabat Situbondo.
“Dengan asesmen seperti ini, kita bisa mengetahui siapa yang punya kecakapan strategis, siapa yang unggul di bidang tertentu, dan bagaimana kesiapan mereka memimpin organisasi perangkat daerah,” tambah Samsuri.
Sejumlah pejabat yang mengikuti kegiatan memberikan respons positif. Mereka menilai asesmen ini menjadi ruang evaluasi diri sekaligus penguatan kapasitas untuk menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Proses yang berlangsung transparan membuat peserta merasa yakin terhadap objektivitas penilaian.
“Secara teknis, asesmen melibatkan rangkaian tes kompetensi manajerial, sosial kultural, potensi kepemimpinan, hingga analisis pemecahan masalah. Tim penguji memastikan seluruh rangkaian berlangsung profesional dan sesuai standar nasional,’ beber Samsuri.
Masih kata Samsuri, BKPSDM Situbondo menegaskan hasil asesmen akan diserahkan langsung kepada Bupati Situbondo sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan penataan pejabat. Namun, hingga kegiatan selesai secara penuh, seluruh proses penilaian masih berjalan dan belum dipublikasikan.
“Dengan asesmen ini, Pemkab Situbondo menunjukkan komitmen kuat dalam membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Evaluasi kompetensi pejabat diharapkan mampu memperkuat kualitas pemerintahan serta memberi dampak positif bagi masyarakat Situbondo,” pungkas mantan Kadis Sosial Kabupaten Situbondo itu. (awi.dre)