Bondowoso, Bhirawa
Peringati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang ke-117, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menggelar upacara di Halaman Sekretariat Daerah setempat, Selasa (20/5).
Dalam kesempatan ini, bertindak sebagai Inspektur Upacara yakni Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, dan diikuti jajaran Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, dan Camat.
Upacara yang mengusung tema “Menuju Kebangkitan Nasional yang Bersahaja, Berpihak, dan Berkelanjutan” itu dihadiri pula ratusan peserta dari unsur ASN, TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, BPBD, mahasiswa, dan pelajar.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati As’ad juga membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Meutya Viada Hafid. Yang mana, ditegaskan bahwa 20 Mei bukan sekadar penanda dalam kalender nasional.
Akan tetapi kata dia, momentum untuk membuka kembali halaman penting sejarah perjuangan bangsa, sebuah babak yang ditulis dengan semangat kebangkitan, kesadaran kolektif, dan keberanian menolak penjajahan.
“117 tahun yang lalu, melalui lahirnya organisasi Budi Utomo, bangsa Indonesia memulai perjalanan kebangkitan. Saat itu, kesadaran akan pentingnya kemandirian dan semangat membangun masa depan dari kekuatan sendiri mulai tumbuh,”paparnya.
Wabup As’ad menekankan bahwa semangat kebangkitan nasional harus terus digelorakan dalam setiap langkah pembangunan bangsa.
Ia menyampaikan bahwa di balik kebijakan fiskal, program sosial, dan strategi pemerintah, tersimpan tekad kuat untuk menghadirkan rasa dilibatkan dan diberdayakan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan.
“Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Mari melangkah bersama dengan tenang namun penuh keyakinan menuju Indonesia yang lebih kuat, adil, dan beradab,” terangnya.
Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan penandatanganan deklarasi Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 oleh Wakil Bupati bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Deklarasi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mewujudkan sistem penerimaan siswa baru yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). [san.ca]