Bupati Gatut Sunu saat melakukan pelantikan pada 141 pejabat administrasi di Pendopo Kongas Arum Kusimaning Bongso, Selasa (30/12).
Pemkab Tulungagung, Bhirawa.
Di Penghujung tahun 2025, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, kembali melakukan pelantikan dan mengambil sunpah/janji pejabat lingkup Pemkab Tulungagung. Kali ini, Selasa (30/12), ia melantik sebanyak 141 pejabat administrasi.
“Pelantikan didasarkan pada kebutuhan organisasi, baik untuk penyegaran birokrasi, maupun untuk memastikan roda pemerintahan bisa berjalan lebih efektif, dan pelayanan berjalan secara lebih professional,” ujar Bupati Gatut Sunu saat pelantikan yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.
Ia menyebut dari 141 pejabat administrasi yang dilantik, 85 pejabat di antaranya merupakan pejabat administrator. Sedang sisanya 56 pejabat merupakan pejabat pengawas.
Di antara yang dilantik adalah Kabag Prokopim Setda Kabupaten Tulungagung, Yulius Rahma Isworo. Ia kini menjabat sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Tulungagung. Sedang pejabat Kabag Prokopim saat ini adalah Aris Wahyudiono. Sementara pejabat Kabag Umum Setda Kabupaten Tulungagung yang lama, Eko Heri Susanto digeser sebagai Camat Kedungwaru.
Bupati Gatut Sunu berpesan jangan pernah menjadikan jabatan untuk mendapatkan kenyamanan, tetapi jadikan jabatan sebagai tanggung jawab untuk turut mewujudkan visi Pembangunan yang telah ditetapkan.
“Oleh karena itu, semua pejabat di Pemkab Tulungagung harus menjadi orang yang paling memahami permasalahan dan paling tanggap dalam menyelesaikannya.
Jangan menunggu permasalahan menjadi besar. Jangan pula menunggu permasalahan menjadi viral. Karena akan makin sulit diselesaikan,” paparnya.
Selanjutnya, orang nomor satu di Tulungagung ini menandaskan tantangan pembangunan semakin kompleks. Masalah yang dihadapi masyarakat juga semakin banyak. Semua itu menuntut hadirnya birokrasi yang lincah dan responsif.
“Semua yang diberi amanah jabatan, tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Tidak boleh berprinsip pokoknya bisa jalan. Semua harus bekerja dengan cepat dan cerdas. Saya juga akan terus melakukan evaluasi,” paparnya lagi.
Bupati Gatut Sunu kembali menyatakan dalam pelantikan pejabat eselon III dan eselon IV tersebut tidak ada transsaksi jual beli jabatan.
“Dalam pelantikan ini 100 persen saya jamin, tidak ada jual beli jabatan, tidak ada mahar yang harus dibayar. Seluruh proses pengisian jabatan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan hanya mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan integritas,” tegasnya. (wed.hel)