Surabaya, Bhirawa
Presiden Prabowo Subianto reshuffle kabinet yang kedua selama kepemimpinannya. Kali ini, sebanyak lima menteri diganti dan satu menteri dilantik lantaran baru menjadi pos kementerian.
Kelima menteri yang di-reshuffle, yaitu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan dijabat sementara oleh Sjafrie Sjamsoeddin yang juga menjabat Menhan; Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan Purabaya Yudi Sadewa.
Kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin; Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi digantikan oleh Ferry Julianto; dan Menteri Pemuda dan Olahraga hingga saat ini masih belum ada pengganti. Sementara, satu menteri dilantik dari kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah, Irfan Yusuf.
Terkait perombakan ini, Pakar Kebijakan Publik dan Governance Universitas Airlangga, Prof Dr Antun Mardiyanta Drs MA,menyebut ada tiga alasan utama di balik keputusan tersebut, yakni faktor politik, kinerja, dan persoalan hukum.
Dari sisi kinerja, Antun menilai beberapa menteri tidak menunjukkan performa optimal. Ia mencontohkan posisi Menko Polhukam yang dijabat Budi Gunawan dianggap tidak mampu menangani sejumlah persoalan dengan baik. Salah satunya soal demonstrasi yang berakhir ricuh diberbagai daerah.
Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, meski masih memiliki tingkat kepercayaan tinggi di pasar, dengan nama besar dan prestasi luar biasa di tingkat international juga dinilai mengalami penurunan semangat dan inovasi beberapa tahun terakhir dalam peningkatan pendapatan pajak Indonesia. “Smart-nya yang dulu kita temukan tidak terlalu menonjol lagi. Padahal tantangan ekonomi semakin besar,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie disebut menghadapi persoalan hukum sehingga Presiden tidak ingin mengambil risiko. Sedangkan reshuffle pada posisi Menteri Pemuda dan Olahraga, lanjut Antun, merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang sudah ada sebelumnya.
Dari aspek politik, faktor basis kekuatan politik juga turut memengaruhi perombakan kabinet. Terkait menteri baru, Antun menilai sosok Purbaya Sadewa yang kini dipercaya sebagai Menteri Keuangan merupakan figur yang berpengalaman di bidang ekonomi. Sebab sebelumnya Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kendati begitu, Ketua Departemen Administrasi FISIP Unair ini juga menilai tantangannya cukup berat untuk menggantikan peran Sri Mulyani yang sangat dihormati di dalam maupun luar negeri.
“Purbaya dekat dengan Presiden dan memiliki komunikasi efektif. Namun, tetap tidak mudah mencari pengganti sekelas Sri Mulyani,” jelasnya.
Antun menegaskan reshuffle ini diharapkan membuat kabinet lebih solid dalam menghadapi agenda strategis pemerintahan yang masih belum berjalan mulus. Ia juga menyoroti perlunya terobosan di sektor keuangan, khususnya dalam intensifikasi pajak agar tidak hanya berfokus pada sumber yang sudah tergarap, tetapi juga menyasar potensi baru.
Misalnya saja perusahaan besar Unicorn yang belum tersentuh kepatuhan membayar pajak. Ini masuk tantangan Multinasional Purpolation karena perusahaan bertempat di luar negeri tapi bekerja di Indonesia.
“Kita berharap Menkeu baru berani menunjukkan taringnya untuk “berburu” pajak di hutan. Jangan hanya di kebun binatang saja. Karena saya melihat reshuffle ini lebih didasarkan pada kinerja, bukan faktor kelompok atau geng tertentu,” tegasnya. [ina.wwn]