Pengamat politik dari Surabaya, Surokim Abdussalam
Surabaya, Bhirawa.
Kepemimpinan baru di tubuh Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur mulai menjadi sorotan. Beberapa bulan setelah estafet kepemimpinan beralih ke Bagus Prasetia Lelana, publik menilai belum terlihat gebrakan signifikan yang mampu mengangkat kembali daya kejut politik partai tersebut di tingkat provinsi.
Sejumlah kalangan menilai suasana politik PKS Jatim masih terkesan “adem ayem”. Padahal, meski Pemilu 2029 masih cukup jauh, dinamika politik daerah terus bergerak dan menuntut partai untuk tetap hadir dalam isu-isu strategis.
Pengamat politik dari Surabaya, Surokim Abdussalam, mengatakan sejauh ini dirinya belum melihat manuver atau langkah besar yang cukup menghentak dari kepemimpinan baru PKS Jatim.
“Sejauh ini masih adem ayem. Belum ada gebrakan yang bisa memantik perhatian dan mendapat atensi publik,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Menurut Surokim, kondisi tersebut bisa saja disebabkan oleh fokus konsolidasi internal pasca pergantian kepemimpinan. Ia menilai, dalam fase awal, wajar jika pengurus baru lebih menitikberatkan pada penguatan struktur dan soliditas kader.
Namun demikian, ia berharap PKS Jatim segera kembali aktif mengawal agenda-agenda publik strategis di Jawa Timur. Terlebih, selama ini PKS dikenal sebagai salah satu kekuatan penyeimbang yang cukup kritis dalam merespons kebijakan pemerintah daerah.
“Harapannya, PKS Jatim bisa kembali bersama publik untuk terus mengawal agenda strategis dan menjadi kekuatan penyeimbang yang konstruktif,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, tongkat estafet kepemimpinan PKS Jawa Timur resmi berganti dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VI yang digelar di Dyandra Convention Hall, Surabaya, pada 24 Agustus 2025 lalu.
Dalam forum tersebut, Bagus Prasetia Lelana ditetapkan sebagai Ketua DPW PKS Jawa Timur periode 2025–2030, menggantikan Irwan Setiawan.
Prosesi pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan ikrar yang dipimpin langsung Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf. Muswil tersebut berlangsung serentak bersama agenda serupa di 38 provinsi di Indonesia.
Kini, publik menanti langkah konkret kepemimpinan baru PKS Jatim. Apakah fase tenang ini sekadar masa konsolidasi sebelum manuver besar diluncurkan, atau justru mencerminkan strategi politik yang lebih senyap? (geh.hel)
