Pengangguran Turun, Penempatan Disabilitas dan Transmigrasi Jadi PR 2026
Pemprov, Bhirawa
Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur khususnya penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif, terutama dalam penurunan angka pengangguran.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang akan menjadi fokus penguatan pada tahun 2026, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja disabilitas, hingga transformasi strategi transmigrasi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Sigit Priyanto melalui Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Purwanti Utami menyampaikan bahwa penurunan pengangguran di 2025 belum sepenuhnya ideal karena belum diimbangi dengan optimalnya kesesuaian kompetensi tenaga kerja terhadap kebutuhan pasar kerja.
“Memang ada penurunan, tetapi masih banyak PR. Salah satunya adalah peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur memiliki kekuatan pada balai latihan kerja dan program pelatihan pencari kerja, termasuk melalui pendekatan kewirausahaan mandiri. Namun, kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh hasil pelatihan yang ada. Hal ini berdampak langsung pada tingkat penyerapan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal.
Di sisi penempatan tenaga kerja formal, perhatian khusus diarahkan pada kelompok disabilitas. Meski regulasi nasional dan daerah telah mengatur kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, realisasi di lapangan masih sangat minim.
“Kesadaran perusahaan masih rendah. Sanksi memang belum tegas, sehingga pendekatan yang ditempuh masih bersifat moral responsibility,” jelasnya.
Memasuki 2026, Pemprov Jatim menyiapkan sejumlah terobosan, salah satunya melalui optimalisasi Jatim Basis Data Disabilitas Berdaya serta kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Baznas. Program nasional penempatan tenaga kerja khusus akan menyasar empat kelompok rentan, yakni perempuan rentan, pemuda rentan, lansia, dan penyandang disabilitas.
Melalui kerja sama dengan Baznas, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas akan mendapatkan dukungan pembiayaan peningkatan kompetensi selama masa kerja. Selain itu, lowongan kerja inklusif akan diperluas melalui platform digital Jatim Bisa, guna mempertemukan pencari kerja disabilitas dengan dunia usaha.
Sementara di sektor transmigrasi, strategi Jawa Timur mengalami pergeseran signifikan. Seiring transformasi kebijakan Kementerian Transmigrasi, jumlah penempatan transmigran asal Jawa Timur ke luar pulau terus menurun. Pada 2025, penempatan hanya mencapai 16 kepala keluarga, dan pada 2026 diperkirakan bisa lebih sedikit bahkan nihil.
Sebagai gantinya, Pemprov Jatim akan memfokuskan program pada pemberdayaan transmigran yang sudah ditempatkan, terutama dalam lima tahun masa pembinaan pascapenempatan. Lokasi prioritas meliputi Polewali Mandar, Sidenreng Rappang, dan Halmahera Tengah.
Salah satu program unggulan adalah pengembangan pilot project smart farming di Halmahera Tengah melalui kerja sama dengan Telkom University Surabaya dan pendanaan CSR. Program ini mencakup budidaya melon, anggur, peternakan ayam petelur, serta perikanan terpadu.
“Potensi Halmahera Tengah luar biasa. Lokasi transmigrasi hanya sekitar satu jam dari kawasan industri besar yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Ini peluang besar agar transmigran cepat mandiri dan sejahtera,” katanya.
Menghadapi kebijakan efisiensi anggaran 2026, Purwanti Utami menegaskan bahwa layanan publik tidak boleh menurun. Sejumlah program akan tetap berjalan meski dengan alokasi minimal, seperti Millennial Job Center, job fair, dan kerja sama dengan perguruan tinggi.
Di sisi lain, peran kabupaten/kota akan diperkuat, terutama untuk layanan perlindungan pekerja migran seperti pemulangan jenazah dan deportasi. Selama ini, pembiayaan masih sangat bergantung pada provinsi.
“Ke depan, kabupaten/kota harus lebih mandiri. Desa-desa juga bisa dilibatkan karena banyak yang sudah memiliki ambulans,” tegasnya.
Dengan berbagai keterbatasan anggaran, Disnaker Jatim menargetkan 2026 sebagai tahun penguatan kolaborasi dan terobosan.
“Kita harus keluar dari zona nyaman, tidak hanya bergantung pada APBD. Kemitraan, CSR, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci agar layanan tetap optimal dan pengangguran terus menurun,” pungkasnya. [rac.gat]