Kota Malang, Bhirawa
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah kerja Malang Raya dan Pasuruan mencapai Rp8,18 triliun hingga 31 Januari 2026.
Meskipun angka tersebut mengalami penurunan sebesar 14,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year), pertumbuhan signifikan terjadi pada sektor Pajak Penghasilan (PPh).
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, memaparkan bahwa penerimaan PPh tumbuh impresif sebesar 56,39% atau mencapai Rp602,65 miliar.
Namun, capaian total pendapatan tertahan oleh penurunan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 44,99% (Rp463,16 miliar) dan sektor Cukai yang menyumbang Rp6,62 triliun atau terkoreksi 19,68% (y-o-y). Adapun PNBP lainnya terealisasi sebesar Rp40,31 miliar atau tumbuh 6,10%.
“Kinerja APBN awal tahun ini terus kita kawal melalui berbagai program prioritas nasional. Fokus kita tidak hanya pada pendapatan, tapi juga bagaimana belanja negara bisa tersalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Muhammad Rusna dalam Forum Group Discussion (FGD) di Gedung RCE Center Malang, Selasa (10/2).
Dari sisi belanja negara, total realisasi telah mencapai Rp1,33 triliun atau 11,50% dari total pagu anggaran sebesar Rp11,58 triliun. Serapan ini didukung oleh Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp291,82 miliar yang didominasi oleh belanja pegawai (Rp248,20 miliar), belanja barang (Rp41,55 miliar), dan belanja modal (Rp2,07 miliar).
Rusna memberikan perhatian khusus pada penyaluran Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) yang sudah tersalur sebesar Rp1,04 triliun atau 17,78%. Angka ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp668,75 miliar dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp363,47 miliar.
“Kami meminta Pemerintah Daerah di Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik agar mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur. Penting untuk memperhatikan batas akhir penyaluran agar tidak terjadi kendala di akhir tahun anggaran,” tegasnya.
Selain itu, dalam upaya pengendalian inflasi melalui program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), pemerintah pusat telah mengalokasikan pagu sebesar Rp163,16 miliar untuk wilayah Malang dan Pasuruan. Namun, hingga akhir Januari, realisasinya baru mencapai Rp984,50 juta (0,60%).
Di sisi lain, penggunaan teknologi keuangan melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terus didorong guna transparansi. Hingga saat ini, nilai transaksi KKP mencapai Rp214,78 juta dari 36 transaksi. Rusna mengakui masih terdapat kendala administratif terkait perubahan pemegang KKP di tingkat satuan kerja yang belum dilaporkan ke pihak perbankan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan administrasi.
Melalui rilis rutin bulanan ini, KPPN Malang berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam ekosistem investasi dapat terus ditingkatkan demi memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif. [mut.gat]